progresifjaya.id, PANDEGLANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi demo di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Jum’at (13/11).
Dalam aksinya, mereka menuntut agar DPMD segera melakukan langkah terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes) Cipinang, Kecamatan Angsana, lantaran anggaran untuk insentif Tenaga Keagamaan sebanyak 32 orang diduga tidak pernah menerima insentif dari dana desa selama tahun 2020.
Padahal sudah jelas, menurut Koordinator Aksi Enji, hampir semua Pemerintah Desa di Kabupaten Pandeglang mengalokasikan anggaran Dana Desa-nya untuk insentif tenaga keagamaan atau di Kampung lebih dikenal dengan sebutan Guru Ngaji.
“Kami menduga Hak-hak (insentif) guru ngaji disikat oleh oknum di Desa Cipinang, jangan biarkan itu terjadi, aparat penegak hukum harus segera melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap oknum yang diduga melakukan korupsi dana insentif Tenaga Keagamaan itu,” kata Enji saat orasi.
Ditempat yang sama Aning Hidayat salah satu pendemo, mengatakan ini merupakan bentuk keteledoran dan lalai dari kepanjangan bupati yakni Camat Angsana.
Sebab, sehingga tidak mungkin hak guru ngaji tidak disalurkan bila control yang dilakukan berjalan maksimal.
“Maka oleh sebab itu, kami meminta kepada aparat penegak hukum yakni Polres dan Kejari Pandeglang untuk melakukan pemeriksaan pula terhadap Camat Angsana yang diduga lalai dalam mengemban tugasnya. Dari hal tersebut, kami juga berharap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Cipinang diperiksa,” ujarnya.
Penulis: Dede