progresifjaya.id, JAKARTA – Dalam menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang, dimana seluruh rakyat Indonesia akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, mendapat perhatian dari berbagai komponen masyarakat, baik itu datang dari para tokoh dan ahli dalam bidang politik maupun dari pengacara dan praktisi hukum.
Sebab meskipun Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi, namun gaungnya sudah sangat terasa yang menimbulkan berbagai spekulasi terkait calon Presiden dan Wakil Presiden.
Menuryt Salah satu tokoh yang ahli dalam bidang hukum dan juga salah satu pengacara senior, Jhon SE Panggabean, SH., MH., setiap figur yang ikut berpolitik harus sesuai dengan hukum. Sebab hukum harus ditegakkan dan hukum harus diberlakukan secara adil.
“Hukum harus ditegakkan dan hukum harus diberlakukan secara adil. Itulah tujuan dan cita cita kita selama ini. Namun bisa dikatakan hingga saat ini, hukum belum dilaksanakan sesuai dengan cita cita Reformasi, yaitu supaya hukum menjadi panglima,” kata Jhon Panggabean sebagai mana dikutip progresifjaya.id dari Youtube pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023.
Lebih jauh dia menuturkan, dimana saat ini merupakan tahun politik, meski masih penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden, sudah begitu maraknya.
“Tapi itu tidak terlepas daripada politik, bahkan kepentingan politik. Kalau kita melihat, politik itu sebenarnya adalah bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan atau implementasi dalam kebijakan pemerintah atau penguasa. Jadi kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut oleh pemegang kekuasaan, tentu secara politik adalah pemerintah,” ujar Jhon.
Dia menambahkan, hal itu termasuk juga dalam pembuatan undang undang, termasuk juga legislatif yaitu DPR.
Dalam hal ini dia ingin membicarakan mengenai bagaimana seharusnya kita saat tahun tahun politik ini melakukan keinginan kita supaya hukum tetap ditegakkan.
“Dan apabila kita benar benar ingin melaksanakan hukum sebagai panglima, maka seyogyanya orang orang yang berkecimpung dibidang politik juga mentaati hukum. Negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” papar Jhon Panggabean.
Dikatakannya, bahwa setiap tingkah laku kita diatur oleh hukum, baik didalam berhubungan dengan masyarakat satu dengan yang lain. Bahkan dalam hal berpolitik juga, dalam arti untuk mendapatkan kekusaan juga diatur oleh hukum.
“Hukum mengatur segala sesuatu. Didalam berpolitik juga kita harus membuat sesuatu hal yang bisa membangun bangsa ini. Saya miris melihat keadaan saat ini, dimana antara pendukung, saya tidak menyebut partainya atau tidak menyebut calon presidennya tetapi diantara orang yang mencalonkan saling menyerang secara pribadi. Ini adalah perbuatan kurang sehat. Bahkan bisa menjadi pelanggaran hukum,” katanya.
Dia memberikan contoh memberitakan sesuatu yang berupa fitnah ataupun mendudukkan seseorang calon yang tidak disukai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam arti, secara nyata dia menyatakan seseorang ibaratnya calon dari pihak lain itu dinyatakan bahwa dia itu adalah seseorang yang tidak patut untuk menjadi presiden karena itu dan ini dan sebagainya.
“Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Seyogyanya justru program program yang kita tonjolkan didalam hak kita menjagokan atau mendukung seseorang itu baik presiden maupun wakil presiden,” katanya.
Dengan nada yang sangat prihatin, Jhon mengingatkan dimana bangsa dan negara Indonesia ini telah 78 tahun merdeka, dimana dalam pembukaan UUD 45, jelas dijabarkan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa.
“Kalau kita melihat nilai nilai yang terkandung didalam Pancasila, betapa indahnya seandainya kita semua ,baik itu yang berprofesi dibidang hukum, maupun yang berprofesi atau yang ikut andil dibidang politik, kenapa gak bergandengan tangan kita untuk membangun bangsa ini. Seandainya pun ada keinginan untuk berpartisipasi yang secara politik menggapai kekuatan kebangsaan, lakukanlah secara elok. Nyatakan program dan keinginan secara baik, bukan mendiskreditkan seseorang. Bukankah bangsa ini berdasarkan Pancasila adalah satu kesatuan untuk menggapai satu negara yang adil dan makmur,” ungkap Jhon.
Untuk itu, dia mengajak semua komponen untuk berjuang secara baik serta berdialog secara benar. Sebab negara kita ini ujar dia perlu pemimpin yang mau mengabdi secara total, bukan untuk kepentingan dia sendiri atau kelompknya, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. (Zul)