progresifjaya.id, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengusulkan agar masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku seumur hidup. Sudding menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi Aan Suhanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
“Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding dikutip Antara
Hal tersebut sebagaimana penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup.
“KTP itu kan berlaku seumur hidup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup,” ucap dia.
Menurut Sudding, penerbitan SIM, STNK, dan TNKB yang berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat sebab seringkali masyarakat menemui hambatan-hambatan ketika melakukan perpanjangan surat-surat berkendara tersebut.
“Ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tetapi biayanya sangat luar biasa, kan begitu? Dan itu dibebankan kepada masyarakat,” ujar dia.
Terlebih,kata dia, perpanjangan surat-surat berkendara tersebut menguntungkan vendor pengadaan.
“Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, Pak, kepentingan pengusaha, bukan untuk mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tambah dia.
Jika Melanggar Cukup Dilubangi
Menurut dia, apabila terjadi pelanggaran berkendara, maka surat-surat berkendara tersebut cukup dilubangi sebagai tanda dan apabila telah mencapai limit tertentu maka kepemilikannya dapat dicabut.
“Tiga kali dibolongi, sudah tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM. Jangan ada perpanjangan supaya meringankan masyarakat dalam kondisi yang sangat susah ini,” kata dia.
Sudding menambahkan, usulan tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mendapatkan respons akan dilakukan evaluasi.
“Saya minta Pak Kakorlantas agar dikaji dan diusulkan ulang perpanjangan SIM, STNK, itu cukup sekali,” kata dia.
Sosialisasi Berkendara
Secara terpisah, pemerhati publik Afdal Lawatan menilai lebih baik polantas mengadakan sosialisasi berkendara di sekolah – sekolah dan pemukiman dengan mengutamakan praktek berkendara secara benar minimal empat kali pertemuan.
“Sebaiknya polantas datang ke sekolah dan pemukiman ajarkan praktek berkendara kepada siswa dan warga minimal selama 4 kali pertemuan. Setelah mendapat praktek, baru mereka mendapatkan SIM,” katanya dihubungi progresifjaya.id, Sabtu (7/12).
Di jalanan, kata dia, masih banyak pengendara belum paham cara mengendarai kendaraan. Misalnya, lampu sen ke kiri tapi belok kanan. Bahkan tidak pernah utamakan memberi jalan kepada pejalan kaki.
“Minimal pengendara punya kompetensi dalam berkendara. Sebab, kompetensi penting buat mendukung keselamatan berkendara. Ingat, setiap satu orang tewas di jalan tiap 15 menit di Indonesia menurut data Korlantas Polri,” ucapnya.
Biaya Bikin SIM C Ada sampai Sejuta
Salah seorang pemohon pembuatan SIM dari Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Hadi mengaku pembuatan SIM C atau motor di wilayahnya bisa sampai Rp 1 juta.
“Ditempat saya bikin SIM bisa sampai sejuta pak. Bingung saya duit dari mana sebesar itu, mendingan buat beli beras,” kata Hadi didampingi rekannya ditemui progresifjaya.id.
Padahal diketahui biaya resmi SIM C hanya Rp 100 ribu dan Rp 200 ribu untuk SIM A. Melejitnya biaya pembuatan SIM bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung Barat tetapi hampir di semua wilayah.
Tak heran anggota DPR RI mengusulkan SIM dan STNK berlaku seumur hidup lantaran biaya pembuatannya meroket dari harga semula. (Red)