Tuesday, April 23, 2024
BerandaBerita UtamaAPINDO Keberatan Rencana Penerapan Pengaturan dan Perubahan Jam Kerja

APINDO Keberatan Rencana Penerapan Pengaturan dan Perubahan Jam Kerja

progresifjaya.id, JAKARTA – Pengaturan maupun perubahan jam masuk dan pulang kerja bukan wewenang Negara. “Peraturan perundangan tidak mengatur saat mulai dan berakhirnya jam kerja setiap harinya”.

Hal ini diungkapkan, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Anton J. Supit dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8/2022)

Anton menuturkan, terkait adanya wacana penerapan pengaturan jam kerja di Jakarta, APINDO merasa keberatan, yang berwenang menentukan jam masuk dan pulang karyawan, bukan Negara, tuturnya.

Lebih lanjut dituturkannya, pengaturan jam kerja di perusahaan swasta telah mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan regulasi tersebut hanya membatasi waktu kerja sehari atau sepekan, jika melebihi ketentuan tersebut, maka perusahaan harus membayar uang lembur, tutur, Anton

Menurutnya,  penetapan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-masing, dan perusahaan menerbitkan Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Manajemen perusahaan dan serikat pekerja atau buruh harus mendiskusikan terlebih dulu dua instrumen internal perusahaan ini.

Anton menilai pengaturan jam kerja tak bisa diberlakukan di semua kantor swasta DKI Jakarta. Sebab, operasional beberapa sektor industri menyesuaikan dengan jam kerja di luar negeri, semisal bursa efek.

Contoh lain adalah perusahaan ekspor impor yang melibatkan pelbagai institusi, seperti perbankan dan bea cukai. “Penyeragaman jam masuk dan pulang kantor perlu dikaji lebih mendalam,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan pengaturan jam kantor masuk kerja untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sudah disepakati oleh pihak terkait seperti kementerian, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menepis pernyataan tersebut. “Usulan pengaturan jam kerja dari Polda Metro ini masih didiskusikan dan tak bisa ditentukan secara sepihak”, tuturnya.

Penulis/Editor: Asep Sofyan Afandi

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru