progresifjaya.id, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang berpolemik. Sebab, kubu Anindya Bakrie tiba-tiba menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin.
Polemik itu juga ditarik sebagai anggapan adanya peran Presiden Joko “Jokowi” Widodo di balik polemik Kadin.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut tak ada cawe-cawe dalam hal tersebut.
“Tidak ada cawe-cawe dari presiden, itu urusan internal Kadin,” ujar Ari kepada jurnalis, Senin (16/9/2024).
Ari mengatakan, Presiden Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga independen. Sehingga, apapun yang terjadi, tidak ada kaitannya dengan Jokowi.
“Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin,” ucap dia.
Terkait pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, yang akan segera memproses kepengurusan Anindya Bakrie hasil Munaslub, Ari mengaku Istana belum menerima surat dari Kemenkumham.
“Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” kata dia.
Sebelumnya, Supratman Andi Agtas, mengaku segera memproses kepengurusan Kadin versi Munaslub di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie.
“Semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama?” ujar Supratman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).
Menurut Supratman, Munaslub dan polemik Kadin adalah urusan internal.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah hanya melakukan pengesahan kepengurusan saja.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” tuturnya. (Red)