progresifjaya.id, JAKARTA – Kesabaran PDIP sedang diuji, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dunia maya, muncul tagar tagar melecehkan ke Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Di dunia nyata, bendera PDiP ada yang bakar. Untunglah, meski sakit hati, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu, tetap sabar dan memilih menyelesaikan persoalan ini lewat jalur hukum.
Sejak sepekan lalu, PDIP disudutkan di dunia maya. di linimasa Twitter misalnya, sempat muncul tagar #PDIP Sarangkomunis. Tak sampai di situ, beberapa hari berselang, muncul tagar #TangkapMega.
Terkait berbagai tagar yang menyudutkan PDIP dan Megawati, DPC PDIP Kota Yogyakarta langsung ambil tindakan. Mereka melaporkan tujuh buah akun media sosial terkait #TangkapMegaBubarkanPDIP ke Polda DIY, Rabu (24/6).
Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan, pihaknya terus melakukan patroli cyber kepada unggahan tagar tersebut. Dia menilai, unggahan tujuh akun itu melanggar UU ITE dan mengandung ujaran kebencian, fitnah, hasutan dan hoaks.
Ujian yang diterima PDIP terus berlanjut sampai ke dunia nyata. Puncaknya terjadi saat aksi menolak RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR, Rabu lalu. Aksi ini digelar oleh aktivis 212 yang pesertanya adalah gabungan Ormas Islam. Dalam aksi itu, terekam kamera dan video yang beredar luas di Medsos, ada dua bendera yang dibakar. Satu bendera PKI, satu lagi bendera PDIP.
Mengetahui benderanya dibakar, kader banteng langsung bereaksi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, orang yang pertama merespons aksi pembakaran itu. Dia sangat menyesalkan kejadian tersebut.
Menurutnya, aksi tersebut adalah tindakan provokasi untuk mengadu domba rakyat. Ia minta kader di daerah tetap tenang dan jangan mudah diprovokasi. Tetap fokus dengan sikap pemerintah untuk berkonsentrasi melawan wabah Covid-19.
Karena alasan itu, Hasto mengatakan akan menempuh jalan hukum. “Kepada para kader PDI Perjuangan, mari kita kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” pintanya.
Kemarin siang, kader-kader banteng bergerak juga. Sekitar 500 kader PDIP di Jakarta mendatangi Kantor Polres Jakarta Timur. Mereka membawa dan memakai atribut PDIP, mulai dari baju, masker, bendera, hingga poster. Mereka meminta polisi mengusut kasus pembakaran bendera PDIP tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut bereaksi. Kader PDIP itu menyesalkan aksi pembakaran bendera PDIP. Ganjar menyebut, dalang dari pembakaran bendera PDIP tersebut dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan kondisi politik saat ini. “Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah,” kata Ganjar, kemarin.
Ganjar pun membantah tuduhan PDIP berpaham Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia menegaskan, PDIP justru tidak setuju dengan paham PKI. “Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukan PKI. Kami PDI, kami juga tidak setuju dengan PKI. Itu klir,” tegasnya.
Ketum PDIP, Megawati Soekarno putri juga langsung bersikap. Mega mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat yang terbit kemarin itu, intinya meminta kader PDIP siap siaga. Namun, harus tetap mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.
Sementara itu, Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menggelar aksi Rabu itu, berjanji akan mengusut pelaku pembakaran bendera PDIP tersebut.
Juru bicara PA 212, Haikal Hassan mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP. “Lagi di usut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba,” kata Haikal, kemarin.
Haikal memastikan PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa. “Bendera itu simbol. Ada himbauan sebelum turun aksi jangan melakukan halhal yang merusak persatuan,” tutur Haikal
Lapor Balik
Sementara dalam tayangan youtube Djony Edward, Korlap Aksi Tolak RUU HIP di DPR, Edi Mulyadi menyampaikan bahwa pembakaran bendera tersebut adalah insiden karena tidak ada pembahasan pembakaran bendera sewaktu rapat aksi. Ia menduga ada penyusup yang membakar bendera PDIP.
Soal Sekjen PDIP Hasto ingin menempuh jalur hukum, dia bilang silahkan saja itu hak setiap bangsa individu, organisasi maupun institusi menempuh jalur hukum. Tetapi dia meyakini bahwa setiap orasi menuntut pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), minta diusut secara hukum inisiator dan konseptornya siapa karena melanggar ideologi Pancasila.
Kemudian meminta MK untuk membubarkan partai yang menjadi inisiator atau pengusul RUU HIP. Ia mengungkapkan jejak digital kader-kader PDIP sering berbicara trisila dan ekasila bahkan Ketum PDIP dalam pidatonya juga berbicara tentang trisila dan ekasila.
Ia bahkan mengungkapkan visi misi PDIP dalam Pasal 6 AD/ART jelas-jelas menyebut trisila. Juga dalam Pasal 6 huruf c terdapat ekasila. Jadi menurutnya, trisila dan ekasila itu punya PDIP.
Secara jelas, menurutnya, PDIP akan memeras atau mengganti Pancasila menjadi trisila dan ekasila. “Ini pelanggaran kejahatan yang luar biasa terhadap negara. Saya akan lapor balik sekalian akan ‘mengetes’ ke polisi, apakah laporan saya ditindak lanjut atau tidak?”
Ia meyebut PDIP telah melakukan makar, makar ideologi, ingin memeras Pancasila, ingin mengganti Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Menurutnya, trisila adalah neo-nasakom dengan ekasila itu adalah neo-komunis hanya mementingkan materialisme gotong royong, tidak ada ketuhanan lagi.
Editor: Hendy
komentar terbaru