progresifjaya.id, PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita sampaikan jawaban pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Pandeglang terhadap Nota Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif bupati dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Tb.Udi Juhdi selaku Ketua DPRD Pandeglang yang didampingi tiga wakil pimpinan dan dihadiri seluruh anggota dewan, Kamis (14/10/21).
Pada kesempatan itu, Bupati Irna Narulita menjelaskan dalam menanggapi pandangan umum dari Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi PPP terhadap usulan Raperda yang telah dilakukan kajian investasi oleh tim penasehat dari Untirta Serang tersebut.
“Menanggapi saran dari Fraksi Demokrat mengenai sangsi bagi BUMD yang tidak mencapai target akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan. Begitu juga menanggapi dari Fraksi PKB agar Pemda melalukan inventarisir aset dan pengelolaannya, bahwa kami terus berupaya melakukan kerjasama pemanfaatan aset untuk menambah PAD dan akan kami tindaklanjuti,” ucap Bupati Irna.
Dan menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat, lanjut Irna, atas saran agar penyusunan dan pelaksanaan penyertaan modal ini dilandasi dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilainya akan segera di tindaklanjuti.
“Begitu juga dengan pandangan umum dari Fraksi PPP bahwa transparansi keuntungan BUMD dari Pemda selalu melakukan evaluasi kinerja OPD dan perusahaan dilakukan audit oleh Kantor Akuntabel Publik dan laporan keuangannya disampaikan dalam rapat umum pemegang saham setiap tahunnya,” tandasnya, seraya menambahkan bahwa Pemda memiliki BUMD yang bergerak dalam jasa Keuangan yaitu PT. LKM Pandeglang Berkah yang segmen usahanya UMKM.
“Salah satu upaya kita dalam mengurangi pinjaman masyarakat terhadap bank-bank atau lembaga keuangan yang menerapkan bunga tinggi,” pungkasnya.
Penulis: Dede