Sabtu, Desember 10, 2022
BerandaNusantaraBupati Majalengka Ajak BPN Tetap Kompak dan Bersinergi dengan Pemerintah Daerah

Bupati Majalengka Ajak BPN Tetap Kompak dan Bersinergi dengan Pemerintah Daerah

progresifjaya.id, MAJALENGKA – Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi mengajak ATR/BPN Majalengka untuk tetap kompak dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait tanah di Kabupaten Majalengka.

Mengingat, kepemilikan tanah di kabupaten yang berjuluk Kota Angin ini sudah banyak yang berpindah tangan, sehingga rakyat selama ini masih banyak yang memeiliki tanah tanpa legalitas yang jelas. Oleh karenanya, perlu kepastian dari agraria agar masyarakat memiliki sertifikat tanah.

“Kepemilikan tanah di Majalengka selama ini banyak yang sudah berpindah tangan, namum data pada kami masih atas nama pemilik tangan pertama. Oleh karenanya, perlu ada pendataan yang lengkap,” kata Bupati seusai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Tata Ruang (Hantaru) ke 62 tahun 2022 di halaman Kantor ATR/BPN Majalengka, Senin (26/9/2022).

Menurut Bupati, adapun keuntungan dari sertifikat tersebut, masyarakat sendiri akan memiliki legalitas tanah yang jelas, kemudian menghilangkan sengketa-sengketa tanah, serta tanah masyarakat tersebut akan memiliki harga yang layak.

Bupati menambahkan, agraria di usianya yang sudah 62 tahun ini, tentunya merupakan perjalanan yang cukup panjang. Oleh karenanya, keberadaan agraria sendiri tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah, terutama yang menyangkut pendataan tanah.

“Ya, rakyat selama ini masih banyak yang memiliki tanah tanpa legalitas yang jelas. Untuk itu, kita perlu kepastian dari agraria agar masyarakat memiliki sertifikat tanah. Kebetulan kita juga ada akses kepemilikan tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” katanya.

“Bahkan, dulu waktu kita ke Lembang, kita dapat belasan ribu sertifikat bagi rakyat dari Pak Jokowi untuk memanfaatkan lahan kehutanan, tentunya ini sangat menguntungkan. Oleh karenanya, saya berterima kasih kepada BPN yang hari ini berulang tahun. Tetap kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” tukasnya.

Target PTSL Tahun 2023

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Majalengka, Ikram Abdul Haris menyampaikan, apa yang disampaikan Bupati harus didorong bersama-sama, karena hal tersebut harus bersinergi. Kalau hanya BPN saja tidak mungkin, harus melibatkan semua elemen.

“Apa yang disampaikan Pak Bupati harus kita dorong bersama-sama, kan kalau hanya BPN saja kan tidak mungkin. Tentunya harus melibatkan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Alhamdulillah, Pemda Majalengka juga sangat membantu kami dalam mensosialisasikan ke masyarakat. Kemudian, untuk aset-aset pemerintah juga kedepan bisa berkolaborasi karena aset pemerintah juga cukup banyak dan kalau kita tidak mensertifikatkan, akan menjadi dampak tersendiri bagi Pemda tersebut,” katanya.

Untuk tahun depan, lanjut dia, program PTSL di Kabupaten Majalengka sendiri akan ada 75 ribu lagi. Namun, karena ada revisi kemarin, untuk Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mengalami penurunan dari 74 ribu menjadi 60 ribu, sedangkan untuk Peta Bidang Tanah (PBT) dari 50 ribu menjadi 63 ribu.

“Mudah-mudahan tahun depan saya akan melaporkan ke Bupati, desa mana saja yang akan menjadi target PTSL tahun 2023 nanti, dan ini juga terkait PAD karena untuk BPNTB yang terkait dengan pajak dari tahun ke tahun meningkat dan di tahun ini juga mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi untuk penerimaan pajak, terutama ke pemda,” katanya.

Ikram menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bapenda Majalengka terkait dengan hasil PTSL.

“Ya, kita ada MoU juga dengan Bappenda terkait dengan hasil PTSL kan desa lengkap, di situ kita bisa bekerjasama dengan pemda dalam rangka mendekatkan NJOP baik subjek, maupun objek karena di situ sudah jelas. Terkait biaya, PTSL sendiri tidak dipungut biaya,” pungkasnya. (Bram)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru