Sunday, July 14, 2024
BerandaPendidikanDiduga Terjadi Pungutan Tidak Resmi di Salah Satu SDN Kota Bekasi

Diduga Terjadi Pungutan Tidak Resmi di Salah Satu SDN Kota Bekasi

progresifjaya.id, KOTA BEKASI – Di era globalisasi ini setiap anak usia sekolah punya hak yang sama mendapatkan pendidikan. Akan tetapi akhir-akhir ini diduga terjadi  pungutan tidak resmi di sekolah SDN Bojong Menteng IV kota Bekasi dengan nilai nominal  sebesar Rp 8.000 sampai dengan Rp15.000/siswa setiap bulan.

Bahwa konfirmasi yang kami dapat dari kepala sekolah setempat, dia tidak mengetahui tentang pungutan tersebut karena baru bertugas di sini selama 3 bulan. “Saya tidak mengetahui tentang pungutan tersebut karena baru bertugas di sini selama 3 bulan,” ujarnya.

Di sisi lain terkait pungutan tidak resmi tersebut, Koordinator Kelas (korlas) mengakui memang benar adanya dengan dalih untuk biaya anak murid yang sakit dan lain sebagainya.

Menurut keterangan sumber dari salah seorang tua siswa dengan tegas mengatakan dia merasa keberatan karena uang kas yg seharusnya se iklasnya, bahkan diminta Rp 8.000 sampai dengan Rp 15.000 tiap bulan. Disamping itu masih ada lagi pungutan sebesar Rp 15.000 yang diminta kepada siswa untuk membiayai pengecatan ruang kelas sekolah.

“Sedangkan biaya pengecatan sekolah itu, kepala sekolah sendiri merogoh uang dari kantong pribadinya. Jika bagi siswa yang belum membayar kas namanya diumumkan dalam grup WA,” ucap sumber yang enggan disebut identitasnya.

Sementara LSM PH RI selaku sosial kontrol beranggapan bahwa komite sekolah dan korlas perlu dibubarkan. Sebelum pemberitaan dugaan pungli di sekolah tersebut viral, kasus pungutan tidak resmi diduga juga terjadi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Tangerang Selatan, Bekasi, dan masih banyak daerah lainnya.

“Bisa dikatakan, fenomena ini sudah merupakan kebiasaan. Tentu dengan terjadinya pungutan tidak resmi ini karena didasarkan atas rekayasa kebutuhan pendanaan sekolah yang kurang. Yang sering terjadi antara lain pungli berkedok pungutan uang infak, uang seragam, uang gedung, uang study tour, uang ekstrakurikuler, uang buku ajar dan LKS, uang wisuda, dan masih banyak yang lainnya,” tambahnya.

Menurutnya, sebagai pimpinan sekolah berperan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Biasanya, RAPBS ini disusun secara sepihak, serta kurang partisipatif dan tidak transparan.

Sebagai pertanyaan, jika selama ini sudah banyak yang keluar dan tersimpan uang kas tersebut selama berapa tahun.

Perlu diketahui, ketika kepala sekolah dan ketua korlas saat dikonfirmasi LSM PH RI dan progresifjaya.id, pihaknya menyatakan akan menindaklanjuti dan memberhentikan pungutan uang kas yang terjadi selama ini. (Jamin S)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru