progresifjaya.id, JAKARTA – Nama Silvany Austin Pasaribu banyak disebut-sebut netizen di Indonesia sejak videonya beredar luas. Keberhasilannya mempermalukan Republik Vanuatu di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Papua mendapatkan apresiasi luar biasa dari masyarakat Indonesia.
Pada forum bergengsi itu, Silvany menyampaikan hak jawab Indonesia atas tuduhan yang dilontarkan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Pemerintah Indonesia menegaskan Vanuatu bukan perwakilan warga Papua. Hal itu ditegaskan Silvany, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu 26 September 2020 lalu.
Berikut sejumlah pernyataan tegas Silvany saat di sidang umum PBB:
1. Berhentilah berfantasi
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany.
2. Kedok kepedulian
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” tegasnya.
3. Papua merupakan bagian Indonesia
“Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.”
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
4. Berhenti ceramahi Indonesia
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” tegas perempuan berdarah Batak tersebut.
Sementara menurut impinan DPR Bidangi Politik, Hukum dan Keamanan Azis Syamsuddin, sebaiknya PM Vanuatu belajar lagi soal ilmu maupun norma-norma hubungan internasional. “Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional,” kata Azis, Senin (28/9).
Ia pun mengapresiasi strategi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menangkis tuduhan Vanuatu pada Sidang Umum PBB. Menurut Azis, tuduhan PM Vanuatu mengenai pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1779241113319071&output=html&h=280&adk=2792639304&adf=2131991473&w=606&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1601334932&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6358379689&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=606×280&url=https%3A%2F%2Fradartegal.com%2Fpermalukan-perdana-menteri-vanuatu-soal-papua-di-sidang-pbb-diplomat-muda-cantik-indonesia-ini-banjir-pujian.6250.html&flash=11.7.700&fwr=0&pra=3&rh=152&rw=606&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8JPG-wUQnN2CmNjwy_IkEkUAc1ndnfKB9VbJeyIPG6XMo9DARdjumeQJiK5fOW2VqlxoIR_Ny4ob8eeGoJwgqqS00h33ElBljjbqzlr_–2xv3ws8ww&dt=1601334931892&bpp=28&bdt=5074&idt=-M&shv=r20200924&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Deabf98dd84bd2918%3AT%3D1593392688%3AS%3DALNI_MahdP_OTXQ97TeAo9UE3dqD-FefRA&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=4467866249385&frm=20&pv=1&ga_vid=1722137281.1593392680&ga_sid=1601334930&ga_hid=1514887795&ga_fc=0&icsg=11442061312&dssz=28&mdo=0&mso=0&u_tz=420&u_his=2&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=24&u_nplug=10&u_nmime=113&adx=40&ady=1563&biw=1005&bih=616&scr_x=0&scr_y=0&eid=21067500&oid=3&pvsid=1840790561101639&pem=4&ref=https%3A%2F%2Fradartegal.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=%2C%2C-4%2C-4%2C1024%2C0%2C1032%2C746%2C1024%2C635&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=9344&bc=29&jar=2020-09-28-21&ifi=1&uci=a%211&btvi=1&xpc=s8SbUP4Lxq&p=https%3A//radartegal.com&dtd=392 Oleh karena itu Azis mengingatkan PM Vanuatu memahami sejarah dan mengerti Papua secara mendalam. “Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah klir serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB 2504,” ungkap Azis.
Politikus Golkar itu juga merasa heran dengan Vanuatu yang kerap mengangkat masalah Papua sejak 2016 hingga SU ke-75 PBB tahun ini.
Azis pun mewanti-wanti Vanuatu tidak membawa agenda pesanan yang akan merugikan negara pulau di Pasifik tersebut pada masa mendatang. “Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka proseparatis?” kata Azis.
Selain itu, Azis juga mengingatkan Vanuatu belajar etika hubungan internasional dari konsep ASEAN. Dengan demikian negeri di sisi timur Benua Australia itu bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.
“Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan international, sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” sindirnya.
Sumber: JPPN
Editor: Hendy