Senin, Februari 26, 2024
BerandaBerita UtamaDugaan Pemalsuan: Pemohon Penerbitan Sertifikat Tanah Siapa Saja Boleh dan Belum Tentu...

Dugaan Pemalsuan: Pemohon Penerbitan Sertifikat Tanah Siapa Saja Boleh dan Belum Tentu Pemilik Tanah

progresifjaya.id, JAKARTA — Pemohon penerbitan Sertifikat terkait kepemilikan tanah boleh siapa saja, karena pemohon belum tentu pemilik tanah, namun yang membuat pernyataan untuk memohonkan sertifikat diterbitkan sudah jelas itu adalah pemilik tanah.

Hal itu terungkap dari saksi fakta pegawai pensiunan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara didepan majelis hakim pimpinan Deni Riswanto, SH., MH., didampingi Sutaji, SH., MH., dan Maskur, SH yang dihadirkan Ari Sulton, SH., selaku jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, terkait perkara adanya dugaan pemalsuan yang melibatkan terdakwa H. Aspas, Selasa (14/11-2023).

Sebagaimana fakta dipersidangan para saksi yakni, Safarudin, Yudi Santoso pensiunan PNS, termasuk Edy Purwanto dan Sabeni petugas pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) keterangannya saling berhubungan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diduga tidak sesuai prosedur.

Safarudin dan Yudi S dalam keterangannya mengatakan, mengetahui adanya dugaan pemalsuan setelah diperiksa di Penyidik Polres Jakarta Utara terkait berkas pendaftaran surat tanah, namun tidak ada tercatat dalam buku tanah di Kecamatan Tanjung Priok.

“Data yang diajukan sebagai permohonan penerbitan SHGB atas nama H.Aspas di Kecamatan tidak ada. Akte Jual Beli (AJB) diragukan dan tandatangan Camat Tanjung Priok, diduga tidak ada terdaftar di Kecamatan,” ujar saksi.

Selain itu, saksi pensiunan BPN tersebut, dirinya mengaku tidak mengetahui isi surat AJB tahun 1984, sebab dirinya baru bertugas pada tahun 2016, sebagai Seksi Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,  tetapi ketika di cek di buku arsip suratnya tidak ada.

Sementara itu, saksi Edi P anggota PTSL Kelurahan Sunter Jaya mengaku, tidak mengetahui berkas tanah apa saja yang diajukan pemohon H.Aspas, dimana dirinya selaku petugas PTSL hanya menerima berkas tanah dari sesama petugas PTSL yaitu, almarhum Subur petugas.

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, saudara mengaku mengenal terdakwa H. Aspas, tetapi disini saudara mengaku tidak mengenal terdakwa. Mana yang benar, apakah saudara mencabut keterangan yang ada di BAP,” tanya majelis hakim.

“Ya, pak majelis hakim, saya mencabut keterangan tersebut, sebab saya tidak mengenal terdakwa H. Aspas. Saya tidak tahu terkait adanya pengajuan Sertifikat yang diajukan terdakwa, tapi mengetahui adanya timbul masalah setelah dipanggil BPN,” jawab saksi.

Dikatakan para saksi anggota PTSL, PTSL hanya menerima berkas permohonan setelah diisi pemohon blanko formulir yang disediakan BPN.

“PTSL hanya mengurusi surat tanah yang belum Sertifikat. Jika pemilik tanah sudah meninggal harus ada fakta waris,” jelas saksi.

Sementara saksi Sabeni yang disumpah belakangan secara tersendiri dalam keterangannya mengatakan, saat pengurusan Sertifikat atas nama Aspas di PTSL Sunter, berkas tanah saat itu diserahkan ketua PTSL Sunter dan yang membuat pernyataan adalah H. Aspas.

Ditambahkannya, ketika akan dilakukan pengukuran seharusnya para ahli waris hadir, tapi saksi mengaku tidak melihat tanah tersebut di ukur oleh petugas BPN Jakarta Utara.

Dikatakannya, dirinya juga mengetahui ada pemohon dari Pokmas atas nama Subur yang berhubungan langsung ke BPN.

Terdakwa dalam menanggapi keterangan para saksi membenarkannya setelah dipertegas oleh Buchori selaku penasehat hukumnya.

Sebagaimana untuk diketahui dalam dakwaan JPU disebut, perbuatan terdakwa yang diduga menggunakan surat palsu dan/atau menggunakan tandatangan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 266 dan pasal 263 KUHP. (ARI)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru