Friday, July 19, 2024
BerandaHukum & KriminalEks Kadis Budpar Indramayu Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Proyek Air Terjun Buatan

Eks Kadis Budpar Indramayu Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Proyek Air Terjun Buatan

progresifjaya.id, KAB. INDRAMAYU – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menetapkan satu orang tersangka pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembuatan prasarana tebing air terjun buatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Indramayu tahap 5 tahun 2019, Kamis (4/7/2024).

“Atas hasil penyidikan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang tersangka inisial C,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi melalu Kepala Seksi Intelijen, Arie Prasetyo didamping Kepala Seksi Pidana Khusus Reza Pahlevi.

Arie juga mengungkapkan bahwa tersangka yang telah ditetapkan pada hari ini merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatannya saat itu.

Masih dikatakan Arie, tim penyidik Kejaksaan Negeri Indramayu masih mendalami perkembangan perkara tipikor ini, dan kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

Sementara itu, Reza Pahlevi menambahkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembuatan tebing air terjun buatan tersebut ada ketidaksesuaian antara harga dan volume.

“Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut  ada perbuatan melawan hukum,  hasil dari pelaksanaan tidak sesuai dengan harga dan volume. Jadi, menyebabkan potensi kerugian negara atau daerah dalam hal ini Kabupaten Indramayu,” tuturnya.

“Kami mohon dukungan khususnya kepada masyarakat, pada pokoknya Kejari Indramayu berkomitmen dalam rangka penegakan hukum menuntas perkara ini sampai dengan selesai,” ujar Reza.

Saat ini, terhadap tersangka dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Indramayu.

Tersangka C disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tipikor tersebut, berdasarkan hasil audit Inspektorat adalah sebesar Rp. 1,1 miliar lebih. (Eka)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru