progresifjaya.id, JAKARTA – Permintaan maaf Pertamina, tidak akan mengubah kekecewaan dan keresahan masyarakat.
“Gampangnya minta maaf, selain negara dirugikan, rakyat yang paling menderita,” kata Haerul Herdiansyah seorang aktivis yang selalu menyuarakan rakyat.
Kepada media online ini di Tangerang, Haerul mempertanyakan, kemana saja para pejabat Pertamina yang lain, selama 5 tahun berjalannya korupsi besar itu berlangsung.
“Diem membungkam, sengaja menutup mata atau membiarkan para petinggi di PT Pertamina Petra Niaga menjalankan aksi korupsinya,” ujar Haerul yang juga wartawan senior itu.
Ini benar-benar edan, lanjutnya, kerugian negara hampir tembus 1000 T. Gilanya, para pejabat yang melakukan korupsi itu sudah mendapat gaji miliaran rupiah setiap bulannya. “Kok masih rakus ngembat duit rakyat mengoplos Pertamax dengan Pertalite,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan hal ini menjadi ujian besar di tubuh Pertamina.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami,” ujar Simon, Senin lalu.
Pertamina sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan anak usaha Pertamina terkait tata kelola impor minyak. Simon mengatakan sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung dan akan membantu bila Kejaksaan Agung membutuhkan data dan keterangan tambahan agar proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, Kejagung menyatakan akan memeriksa para pejabat Pertamina dalam kasus mega korupsi ini.
“Termasuk kemungkinan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan dimintakan keterangan,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Herli Siregar.
Tergantung kebutuhan penyidik memeriksa para pejabat Pertamina, termasuk juga Menteri BUMN, Erick Tohir. “Kita lihat sikap penyidik ke depannya, apakah hal itu menjadi kebutuhan penyidikan,” katanya.
Sementara Itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak agar Menteri BUMN Erick Thohir mundur imbas mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Pertamina. Sebab, kata dia, Eric Thohir telah menjabat sebagai Menteri BUMN sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya tak mungkin menteri tidak mengetahui ada permainan di Pertamina.
“Artinya pada saat terjadinya Pertamax oplosan kemudian mafia migas yang membuat kerugian subsidi dan dana kompensasi terutama harus mengimpor BBM dengan RON yang kadarnya rendah itu kan ada di pengawasan Erick Thohir juga sebagai menteri BUMN,” ujar Bhima seperti dikutip dari Inilah.com, Selasa (4/3).
Bhima mendesak agar Menteri Erick Tohir segera mundur dari jabatannya karena dinilai kecolongan atas kasus tersebut. Tak hanya itu, dia juga mengatakan agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Erick Thohir.
“Harusnya menteri BUMN itu mundur karena gagal. Ini bukan periode pemerintah sebelum Erick gitu ya tapi itu pada periode pada waktu Erick menjabat sebagai menteri BUMN kejadiannya. Jadi Erick Thohir sudah selayaknya mundur dilakukan reshuffle,” kata dia.
Penulis/Editor: Isa Gautama