progresifjaya.id, JAKARTA – Gara-gara corona, angka kemiskinan berpotensi kembali ke dua digit dan tembus 28 juta orang. Jumlah pengangguran juga bisa melonjak menjadi 12 juta. Di saat yang sama, selama Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB), daya beli masyarakat hilang Rp 362 triliun. Data ini bukan hoaks lho.
Data tersebut dibeberkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR kemarin. Prediksinya, tahun ini, jumlah pengangguran terbuka meningkat 4-5,5 juta, alias mencapai 8,1-9,2 persen. Jumlah tersebut jauh melonjak dari data 2019 yang hanya 5,28 persen.
Di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan memang sempat satu digit pada tahun 2018 tembus 25,6 juta orang atau 9,6 persen dan di tahun 2019 turun jadi 24,7 juta orang atau 9,2 persen.
Di awal pemerintahan yakni 2014, angka kemiskinan mencapai 27,7 juta orang atau 10,9 persen, lalu tahun 2015 sebesar 28,5 juta orang atau 11,1 persen, lalu turun di 2016 menjadi 27,8 juta orang atau 10,7 persen dan turun lagi di 2017 menjadi 26,5 juta orang atau 10,1 persen. “Kalau (wabah corona) itu terus terjadi, dikhawatirkan sampai 2021 pengangguran sampai 10,7 juta hingga 12,7 juta,” terang Suharso.
Angka tersebut paling banyak disumbang sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi, serta makanan minuman. Khusus di industri manufaktur, dari 18 juta pe kerja, 9,8 juta di antaranya mengalami PHK dan dirumahkan.
Atas hal ini, angka kemiskinan berpotensi nambah ke level dua digit, tepatnya 10,63 persen menjadi 28,79 juta orang. Padahal, pada September 2019, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan sudah menjadi satu digit yaitu 9,22 persen atau 24,79 juta. Artinya, ada penambahan 4 juta orang miskin baru.
Suharso berharap, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menahan laju orang miskin sekitar 1,2 – 2,7 juta. Salah satu instrumennya melalui program bansos. Sehingga kemiskinan masih terjaga. “Mudah-mudahan secara rasio masih bisa satu digit,” imbuh Ketum PPP ini.
Program PEN dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun. Rinciannya: untuk sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun.
Suharso menambahkan, selama PSBB berlangsung, daya beli turun drastis. Hilang mencapai Rp 362 triliun. “Pandemi ini memberikan kejutan luar biasa terhadap dunia, termasuk Indonesia. Bahkan ini semacam wake up call untuk beberapa sistem negara,” cetus Suharso.
PSBB telah membatasi produktifitas nasional. Tidak sedikit perusahaan memangkas jumlah karyawannya dan berujung pada penghasilan masyarakat. “Jadi bahwa pandemi ini dari tanggal 30 Maret sampai 6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami, hilang jam kerja luar biasa,” paparnya.
Pengamat Ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati menyebut, memang dampak corona sangat luar biasa. Dia memprediksi, jumlah pengangguran yang ada di lapangan bahkan lebih besar dari data Bappenas. Sebab, pemerintah hanya mencatat dari sektor formal. Padahal, sektor informal dan usaha mikro juga banyak yang tutup.
Kemudian, kata Enny, tidak semua karyawan yang dirumahkan langsung kembali bekerja saat transisi menuju new normal. Enny mendapat kabar ini dari Kadin. Katanya, setelah pelonggaran PSBB, hampir seluruh industri dan ritel hanya mempekerjakan kembali 50 persen pegawai yang dirumahkan.
“Belum dihitung pekerja informal. Misalnya, perkantoran yang masih WFH dan sekolah belum buka. Di sekitar situ kan ada pedagang asongan yang otomatis belum mulai berdagang. Itu belum dihitung. Artinya, lebih dari itu dong,” terangnya, kemarin.
Enny mengatakan, kondisi ini berdampak langsung terhadap kemiskinan. Sehingga angka dobel digit sangat masuk akal. Terlebih, ada angka rentan miskin sekitar 40 jutaan
Editor: Hendy