progresifjaya.id, JAKARTA – Nama Pertamina semakin tercoreng setelah sebelumnya terungkap praktek pengoplosan RON 90 pertalite ke RON 92 pertamax. Rakyat marah dan mengancam pindah menggunakan RON 92 dengan merk lain bukan Pertamina lagi.
Beberapa orang penting di Pertamina Patra Niaga telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ternyata gaji besar tidak menjamin praktek korupsi bisa dihentikan malahan nilai korupsinya semakin fantastis. Kerugian negara yang tercatat mencapai Rp193,7 triliun untuk tahun 2023. Kejagung berkesimpulan nilai kerugian negara akan jauh lebih gila, ditaksir Rp 900 triliun.
Dibalik semua itu, bayangkan keuntungan dari Pertamina untuk membayar gaji seorang direksi dan komisaris bisa mencapai Rp 1,8 miliar per bulan. Luar biasa. Setahun mengantongi Rp 21.8 miliar. Gaji fantastis tapi tambah rakus.
Berdasarkan Laporan Keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, yakni dewan direksi dan komisaris, mencapai US$19,1 juta dollar AS. Jumlah ini setara Rp312 miliar (asumsi kurs Rp16.370 per dolar AS).
Pada 2023, Pertamina Patra Niaga memiliki tujuh anggota dewan komisaris dan tujuh anggota dewan direksi. Jika kompensasi untuk manajemen kunci dibagi rata, setiap individu diperkirakan menerima penghasilan sekitar US$1,36 juta atau sekitar Rp21,8 miliar per tahun.
Para tersangka sudah tidak punya nurani. Mereka seharusnya lihat ke bawah jangan ke atas maka akibatnya akan terjerumus. Banyak orang yang butuh bantuan.
Seperti belum lama ini di daerah Pati, Jawa Tengah, seorang remaja pria yatim piatu terpaksa mengambil tiga tandan pisang untuk makan adik-adiknya.
Lalu di Riau, seorang bapak dan anaknya berusia 9 tahun harus memunguti gerondolan kelapa sawit yang dijualnya hanya Rp 2.500 per kilo. Dari siang hingga sore, ayah dan anak itu mendapatkan gerondolan hanya 4-6 kilo saja. Hasil penjualan cuman cukup buat makan.
Ini hanyalah sebagian kecil gambaran kondisi rakyat di negeri Konoha. Mental feodalisme terpatri jelas. Hanya memberikan keuntungan buat golongannya. Negara sudah banyak perkara hingga perkara besar lainnya terlupakan.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Yang terbaru, Kejagung menetapkan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga berinisial MK dan VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga berinisial EC sebagai tersangka.
Tersangka dari pihak swasta adalah MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Penulis/Editor: Hendy