progresifjaya.id, TANGERANG – Konflik korporasi PIK 2 dengan masyarakat pemilik lahan di Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten yang tampak sudah mereda belakangan ini, kembali memanas. Boleh saja di media publik tampaknya perusahaan raksasa itu seolah menang dengan kasusnya yang tidak diangkat lagi ke permukaan. Tapi sesungguhnya di lapangan aksi-aksi menolak PIK 2 masih terus berlangsung, meski secara sporadis.
Bak bola salju yang terus menggelinding makin membesar, protes dan teriakan para tokoh masyarakat mulai lagi menggema di Banten maupun di Pusat. Seiring berjalannya waktu, penolakan dan protes warga masih saja berlangsung di kampung dan desa yang berdampak pembebasan lahan pengembangan PIK 2 tersebut.
Seperti yang dilakukan warga Kampung N’Cle, Desa Sukawali dan Sukamantri, Kecamatan Pakuhaji. Masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pemuda dan para aktivis berkumpul merapatkan barisan. Mereka menolak rencana relokasi wilayahnya yang akan dijadikan pengembangan PIK 2 dengan melakukan aksi unjuk rasa, karena warga pemilik lahan masih terus dipaksa pindah dengan ganti rugi yang sangat minim. “Hanya dihargai setara dengan dua mangkok baso,” ujar Ustad Usman, tokoh masyarakat pimpinan Ponpes Sirotol Mustaqim di lokasi demontrasi, Jumat (25/4).
Dia mengungkapkan, melalui kaki tangan korporasi PIK 2 yang berada di lapangan, mereka mengintimidasi para penduduk di sana agar segera angkat kaki dengan cara-cara yang tidak humanis alias kasar. Bahkan, kata Ustad Usman, ada beberapa rumah warga aliran listriknya diputus oknum kaki tangan korporasi tersebut.
“Saya yang bagian dari representasi warga kampung ini menolak keras dengan adanya rencana relokasi ini. Kami telah lama tinggal di sini secara turun temurun. Enak aja main relokasi- relokasi,” tukas Ustad Usman kesal.
Saat berkumpul melakukan aksi demo, hadir para tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis, diantaranya Iwan Dharmawan dan Kurtubi dari Bang Tubi Chanel. Hadir pula Komarudin, Gandi ‘Abah Chen’ King, Yudi Al-Bantani, Bang Zakky dan Haerul Haerul Herdiyansyah, Ketua LSM PIJAR.
Sementara Holid Miqdar berhalangan hadir, dia hanya memberi salam agar tetap semangat dalam mempertahankan wilayah yang akan direlokasi. Sedang tokoh muda Banten, Mahesa melalui video call memantau dan mensuport perlawanan warga desa.
“Dalam pertemuan ini, rencananya advokat Ustad Ahmad Khozinuddin dan Ketua Riset LBH Muhammadyah, Gufroni Khan berencana hadir, namun karena kesibukannya sementara kami yang mewakili,” ujar Iwan Dharmawan yang diamini Gandi King.
Sebenarnya sudah sejak lama pengembangan PIK 2 yang disebut-sebut milik Aguan dan Antony Salim ini sudah mendapat perlawanan dari tokoh-tokoh nasional dan daerah. Seperti mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Abraham Samad yang juga mantan Ketua KPK dan Chalid Miqdar serta para tokoh nasional dan aktivis lainnya.
Pada awalnya saja perkara ini sempat di-blowup dan mendapat perhatian dari para menteri terkait di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Bahkan oknum Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip yang ditenggarai sebagai kaki tangan PIK 2 sempat ditangkap Bareskrim Polri, tapi sekarang sudah dilepaskan karena penahanannya ditangguhkan. Arsin juga didenda oleh Kementerian KKP Rp 48 miliar, tapi belum ada kejelasannya sampai sekarang.
Memang kasus PIK 2 yang heboh di awal tahun 2025 ini, belakangan meredup seolah bisa diredam pihak PIK 2. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sudah tidak banyak bersuara lagi. Padahal, kedua menteri itu bersuara keras mengusut tuntas masalah sertifikat dan pagar laut yang didirikan PIK 2.
Kini, warga dengan didampingi tokoh-tokoh tersebut mulai menabuh ‘genderang perang’ lagi atas penindasan dan ‘perampokan’ lahan warga oleh PIK 2. “Masih tetap sama, lahan warga, dihargai setara dua mangkok bakso, sementara oleh PIK 2 lahan itu dijual dengan harga Rp30 juta hingga Rp 50 juta permeter persegi. Tentu ini sangat merugikan rakyat dan melukai perasaan masyarakat Banten,” kata Haerul Herdiansyah, Ketua LSM PIJAR.
Mengakhiri aksi dan pertemuan tersebut warga bersama aktivis secara bersama dan dengan tekad bulat melakukan deklarasi bersama ‘LAWAN INTIMIDASI DAN TOLAK RELOKASI.’
Penulis/Editor: Isa Gautama
.