progresifjaya.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum terjadinya realisasi impor beras dikarena harga yang belum sesuai kesepakatan.
“Saya sudah berbicara dengan banyak (negara) tapi kan belum putus, sehingga saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog,” jelas Jokowi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
“Kalau barangnya ada, kita antara presiden, dengan perdana menteri sudah oke tapi harganya nggak sambung ya kan enggak ketemu,” imbuhnya.
Menurut Jokowi, hal krusial sebelum kerja sama impor beras ini adalah negosiasi transaksi. Hal ini masih belum disepakati oleh pihak Bulog.
Sebelumnya, Jokowi juga sudah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet soal rencana impor beras sebanyak 250 ribu ton. Bahkan juga sudah berkomunikasi dengan Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin yang memiliki banyak stok hingga Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan Perdana Menteri China, Li Qiang.
“Kalau mau stoknya, stok kita sudah banyak tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi,” tandas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan (Sekper) Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan kerja sama ketahanan pangan dengan Kamboja merupakan implementasi Government to Government (G to G).
“Belum kalau kontrak, kalau komitmen sudah,” kata dia di Komplek Pergudangan Sunter Timur II, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (11/9/2023).
Kerja sama dengan Kamboja sendiri merupakan implementasi komitmen GtoG, bahkan Awaludin Iqbal mengatakan ada beberapa negara lain juga yang tengah menjalin GtoG dengan Indonesia terkait ketahanan pangan.
“Ya, (kerja sama) beberapa negara. Ya prinsipnya kan dengan Kamboja, misalnya kan ada negara-negara in GtoG ya, karena mereka punya surplus yang bisa diekspor ke negara lain termasuk Indonesia,” jelas dia.
“Saya kira dengan negara-negara lain juga sama. Artinya ada komitmen, ada MoU antar negara untuk mengalokasikan stoknya, untuk bisa diekspor,” sambung dia.
Namun saat ditanya lebih lanjut, siapa negara lain yang kerja sama ketahanan pangan dengan Indonesia selain Kamboja, Awaludin Iqbal enggan membeberkan.
“Saya belum update, karena itu kan (kebijakan) negara dengan negara kan, kita kan pelaksana saja,” tandas dia. (Red)