Sunday, July 14, 2024
BerandaBerita UtamaHartono Tanuwidjaja: Proses Peradilan Tidak "Fair" Kalau Penyalahguna Narkotika Ditahan Dipenjara

Hartono Tanuwidjaja: Proses Peradilan Tidak “Fair” Kalau Penyalahguna Narkotika Ditahan Dipenjara

progresifjaya.id, JAKARTA – Penyalahguna narkotika adalah korban kejahatan narkotika. Dalam UU Narkotika itu dinyatakan sebagai pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan berpotensi sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan, terlebih jika selama proses peradilan tidak dilakukan assesmen maka proses peradilannya menjadi tidak fair.

Hal itu diungkapkan oleh pengacara senior sekaligus pengoleksi batu permata, juga kolektor lukisan-lukisan bersejarah Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., ketika ditemui di kantornya pada Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Jakarta, Jumat (26/6).

Dikatakannya, ketidakadilan proses peradilan perkara penyalahgunaan narkotika menyebabkan penyalah guna mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Penyalahguna narkotika, lanjutnya, diperlakukan tidak rasional, karena sebagai pelaku dalam keadaan sakit adiksi ketergantungan narkotika tidak disembuhkan atau rehabilitasi, tapi kok malah ditahan dan dipenjara. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan UU Narkotika yang menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi.

Dimana letak ketidak-fair-nya kepada para penyalahguna sedangkan sidang pidana umum dibuka dan terbuka untuk umum ?

Tidak fair-nya terhadap penyalahguna narkotika yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku/penyalahguna yang potensial sakit adiksi ketergantungan narkotika, tidak fair karena tidak dilakukan asesmen.

Ditambahkannya, penyalah guna narkotika yang potensial sakit adiksi ketergantungan tersebut, menjadi penyalah guna yang nyata taraf kecanduannya, maka wajib dilakukan asesmen.

Assesmen, lanjutnya, adalah proses untuk mengetahui seberapa parah sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan yang diderita oleh pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya hasil asesmen tersebut, dapat memberi gambaran kepada hakim dan para penegak hukum lainnya tentang taraf ketergantungannya.

“Proses asesmen sangatlah penting karena politik hukum negara yang termaktub dalam tujuan UU Narkotika yang menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 4) terhadap penyalah guna yang ditangkap oleh aparat penyidik,” ujarnya.

Secara yuridis, tambahnya, disebut pecandu, sedangkan pecandu tersebut berdasarkan Pasal 54 wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang tempatnya telah dirujuk oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Namun faktanya, hal itu tidak pernah dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Nah, lanjutnya, itulah sebabnya kenapa proses asesmen/visum et repertum oleh dokter ahli yang ditunjuk menjadi penting dalam proses penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkotika.

“Dengan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) setiap tanggal 26 Juni, saya berharap agar penegakan hukum terhadap para penyalahguna narkotika diperlakukan secara rasional, karena assesmen menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim (Peraturan Pemerintah No 25/2011 Pasal 13 dan Peraturan Bersama 2014) dalam melaksanakan penegakan hukum,” terangnya.

“Kenapa penyalah guna yang ditangkap wajib dimintakan asesmen,” tanya Progresif Jaya.

“Karena di samping tuntutan aturan perundang-undangan, penegak hukum tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi sakit adiksi ketergantungan narkotika yang sedang disidik, dituntut dan diadili. Tanpa hasil asesmen (keterangan ahli), sambungnya, maka penyidik, jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim akan memperlakukan penyalahguna sebagai pelanggar hukum, seakan-akan sebagai pelaku turut serta atau membantu pengedar,” jelas Hartono Tanuwidjaja.

Ditambahkannya, penyalahguna narkotika oleh penuntut umum akan diancam dengan pidana berlapis, dengan ancaman pidana minimum empat tahun dan hakim akan mengalami kesulitan dalam menentukan berapa lama hukuman rehabilitasi akan dijatuhkan.

“Hal ini akan berpotensi akan terjadinya ‘dagang hukum’ antara penyalahguna dengan aparat terkait. Mau direhabilitasi atau mau di penjara? Hal ini, akan berakibat proses peradilan akan terjadi distorsi dalam praktek peradilan, di mana penyalahguna diadili tanpa keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa penyalahguna adalah pecandu dengan taraf tertentu, juga hal inilah yang menyebabkan penyalahguna diperlakukan sebagai pengedar,” jelas Hartono Tanuwidjaja.

“Apakah dengan adanya perlakuan distorsi hukum tersebut akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan,” lanjut Progresif Jaya bertanya.

“Oh sangat jelas, dalam hal ini penyalahguna sangat banyak dirugikan. Selain dirugikan masalah kerugian materil, penyalahguna pun akan menderita secara immateriil, dia akan mengalami tekanan mental yang sangat berat karena dia akan berstatus residivis, juga akan membuat masa depannya hancur,” jelasnya.

Selain kerugian terhadap masyarakat, tambahnya, akibat “dagang hukum” aparat penegak hukum terkait, juga merugikan bangsa dan negara. Sebab, dengan ditahannya penyalahguna narkotika akan membuat lapas over kapasitas dengan segala permasalahannya.

“Yang diuntungkan hanya para pengedar, bandar narkotika dan oknum penegak hukum yang tidak komitmen dengan tujuan dan batang tubuh UU Narkotika. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur bahwa penyalahgunaan narkotika mengikuti trek peradilan rehabilitasi, penyalahguna tidak memenuhi syarat ditahan selama proses peradilan (praktiknya ditahan),” tegas Hartono Tanuwidjaja.

Penulis/Editor: U. Aritonang

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru