Wednesday, May 29, 2024
BerandaBerita Utama"Inter Familie Law Firm" : Tindakan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Dipraperadilankan, Penetapan...

“Inter Familie Law Firm” : Tindakan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Dipraperadilankan, Penetapan Tersangka Penipuan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

progresifjaya.id, JAKARTA — Tindakan Kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat Polisi Perairan Korp Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri (Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri) sebagai termohon mengeluarkan penetapan tersangka dugaan perbuatan penipuan kepada pemilik Kapal Tongkang yang menyewakan adalah tindakan sewenang – wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Hal itu terungkap dalam nota Praperadilan Denty Suci Mareta Femylia, SH, Riyanto, SH.,MM, Suryo Pranoto, SH dan Arif Rachman Khakim, SH.,MH dari Kantor Hukum “Inter Familie Law Firms” selaku Kuasa Hukum pemohon Harry JL yang diajukan pada hakim tunggal Maryono, SH., MHum., di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jumat (3/5-2024).

Diajukannya praperadilan ini, tambah kuasa hukum pemohon, adalah satu mekanisme pengontrolan terhadap adanya upaya paksa seperti, penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan terhadap kemungkinan tindakan sewenang – wenang dari oknum – oknum penyidik atau penuntut umum yang berkepentingan.

Disamping itu, tambahnya, juga sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak – hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati – hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Ditambahkannya,  pengajuan praperadilan ini dapat disebut sebagai titik sentral dalam perlindungan hak asasi manusia/individu dan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Tim Kuasa Hukum pemohon dalam permohonan pemohon mengatakan, berdasarkan fakta dan mekanisme dalam proses penanganan pemohon sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka dugaan penipuan atas Laporan Polisi (LP) yang dibuat oleh R Natalia S, SH selaku pelapor yang mewakili TW atas Laporan Polisi Nomor ; LP/B/1/VI/2022/SPKT/BAHARKAM POLRI tertanggal 16 Juni 2022, Legal Departemen & Law Office pada PT. Samudera Mandiri (PT. SM) di Jl. Bandengan Selatan, Jakarta Utara.

Namun dalam penangannya, katanya menambahkan, ada kekeliruan dalam prosedur atau ketidakprofesionalan termohon, yaitu, 1. Pemohon menerima surat panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2022, kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyudikan dan pada tanggal 17 Juni 2022 termohon menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya pemohon menerima Surat Panggilan ke II (Saksi) dari termohon.

Kemudian, tambahnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor ; B/8/VI/RES.1.11/2022/DITPOLAIR tanggal 12 Juni 2023 yang berisi termohon/Penyidik Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 17 Mei 2023 dan dilanjutkan oleh termohon dengan menerbitkan Surat Tentang Penetapan Tersangka Nomor ; S.Tap/28/VI/RES.5.5/2023/DITPOLAIR tanggal 12 Juni 2023.

Kekeliruan atau tidak profesionalnya penyidik, lanjutnya, ketika pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon pada tanggal 12 Juni 2023, namun pemohon kembali dipanggil oleh termohon sebagai Saksi pada tanggal 18 Juni 2023 dan pada tanggal 26 Juli 2023 (Nomor ; S.Pgl/80.a/VI/RES.1.11./2023/DITPOLAIR).

Tim Kuasa Hukum pemohon mengaskan, perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan yang dengan jelas dituangkan di dalam Surat Perjanjian Sewa Tongkang Nomor ; 019/SPST/BJM/SSS – SM/II/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani diatas meterai cukup antara Pemohon dengan Pelapor (TW).

Dimana pemohon menyediakan Kapal Tongkang dan termohon dalam hal ini pelapor TW sebagai Penyewa harus membayar sewa Tongkang SSS 88 sebesar Rp 600 juta secara tunai dengan perincian, Biaya sewa kapal Tongkang per/bulan sebesar Rp 400 juta dan Deposit sebesar Rp 200 juta sesuai pasal 6 dalam Surat Perjanjian Sewa Tongkang tertanggal 17 Februari 2022.

Anehnya, lanjut Tim kuasa hukum, pelapor TW pada tangga 18 Februari 2022 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pemohon di BCA sebesar Rp 25 juta dan ingin melakukan penarikan kapal Tongkang milik pemohon yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, namun pemohon tidak mengizinkannya, karena sesuai kesepakatan pelapor harus menyelesaikan pembayaran uang sewa Tongkang sebesar Rp 600 juta.

Karena itu, lanjutnya, pelapor TW kembali mentransfer ke rekening pemohon sebesar Rp 75 juta pada tanggal 21 Februari 2022 dan berniat melakukan penarikan kapal Tongkang milik pemohon, namun pemohon kembali tidak mengizinkannya, karena berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tongkang pelapor harus menyelesaikan pembayaran sewa Tongkang sebesar Rp 600 juta.

“Dalam hal ini termohon/pelapor TW tidak melunasi atau menyelesaikan pembayaran sewa Tongkang sebesar Rp 600 juta alias Wanprestasi atau ingkar janji dan/atau dapat disebut berlaku curang (Bedrog), tetapi ingin melakukan penarikan Kapal Tongkang milik pemohon yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara,” tegas Tim kuasa hukum dalam permohonannya.

Berdasarkan pada argumen dan fakta – fakta yuridis tersebut “Sebagai Tim kuasa hukum pemohon mohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus perkara, menyatakan diterima permohonan pemohon Pra-peradilan untuk seluruhnya, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah Penyelidikan kepada pemohon dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

“Kan aneh, pelapor TW itu, sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa kapal, tapi ingin menarik kapal HJL. Lho, otomatis HJL selaku pemilik kapal tidak mau lah kapalnya ditarik, kan uang sewanya belum semua dibayar,” kata Arif Rachman Khakim usai persidangan ketika ditemui sejumlah wartawan. (ARI)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru