progresifjaya.id, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah atau pilkada telah dilaksanakan secara serentak pada Rabu, 27 November lalu. Beberapa pasangan calon sudah mengetahui hasil hitung cepat atau quick count dan tengah menunggu hasil hitung manual KPU.
Namun menariknya di pilkada 2024 ini munculnya istilah “Partai Cokelat” Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.
Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).
“Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.
Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.
Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.
Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.
Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.
Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu keterlibatan Partai Cokelat pada Pilkada 2024 adalah kabar bohong atau hoaks.
“Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11), dikutip dari Antara.
Menurutnya tudingan tersebut tidak masuk secara logika.
“Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik,” ujarnya. (Red)