progresifjaya.id, JAKARTA – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk perubahan jenjang dari pelaksana ke eselon terutama eselon IV. Tingkat eselon IV adalah jabatan struktural, membekali mereka terutama di manajemen orang dan rekan-rekannya terutama bawahannya.
“PKP sangat penting karena penting bagaimana memimpin, memanej pekerjaan sehingga punya bekal bagaimana menghadapi pekerjaan, bawahan, dan bagaimana menerapkan perintah dari atasannya,” ujar Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Zainul Arifin kepada progresifjaya.id usai membuka secara langsung PKP di Pusdiklat Manajemen Pertahanan (Jemenhan) pada Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Senin (10/6).
Kabidkalt menyampaikan, bahwa PKP merupakan program nasional dan sesuai kebutuhan. Bila dari luar Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI ingin kerjasama maka akan diterima.
“Dari kementerian lain (ingin) menumpang mengikuti pendidikan (silahkan) karena PKP ada standarnya. Kita sudah diagretasi oleh LAN. Semua kementerian bila tidak menyelenggarakan (pendidikan) dan mau dengan Kemhan silahkan. Kita akan kasih slot,” kata Mayjen TNI Zainul Arifin
Penyelenggaraan PKP sesuai kebutuhan, dijelaskannya, setahun bisa dua kali, bisa juga sekali tergantung kebutuhan organisasi. Mengenai peserta yang ingin mengikuti PKP adalah dari Golongan III C – IV A atau minimal berpangkat Letkol.
“Golongan III C – IV A atau minimal berpangkat Letkol yang ingin mengikuti pendidikan PKP. Untuk Eselon III itu pendidikannya bernama PKA,” jelasnya.
Untuk saat ini, sebanyak 40 peserta mengikut Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Manajemen Perubahan Gelombang IV dan Manajemen Resiko Gelombang II TA. 2024 dii Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan.
“Peserta ada 40 orang yang sudah disaring dan diuji tes kompetensi serta akademik untuk masuk ikuti PKP. Walaupun saat ini kebutuhan Kemhan lebih dari 40 tapi karena anggaran, maka dialokasikan hanya 40. Untuk pesertanya, sebagian besar semua satker dari Kemhan. Tapi sebelumnya ada dari Mabes TNI Angkatan,” katanya.
“Kegiatan hampir 5 bulan dengan sistem blended, ada daring, belajar mandiri maupun klasikal (di kelas). Di Badiklat Kemhan banyak pusat pendidikan. Intinya, meningkatkan kesadaran pertahanan negara terutama di bela negara. Kita kenalkan cinta tanah air, paham wawasan kebangsaan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ditanyakan manajemen rumah sakit yang diketahui banyak rumah sakit dimiliki TNI, apakah masuk dalam pendidikan di Manajemen Pertahanan?
Kabadiklat Kemhan menjelaskan, secara spesifikasi manajemen rumah sakit tidak, tapi hanya manajemen resiko. Karena setiap rumah sakit mempunyai bimbingan teknis atau hanya pembinaan teknis saja.
“Secara spesifikasi manajemen rumah sakit tidak, (tapi) hanya manajemen resiko. Karena setiap rumah sakit mempunyai bimbingan teknis atau hanya pembinaan teknis saja,” pungkasnya.
Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas
Seperti diberitakan, Pusdiklat Jemenhan pada Badiklat Kemhan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Manajemen Perubahan Gelombang IV dan Manajemen Resiko Gelombang II TA. 2024 yang dilaksanakan selama lima bulan dengan sistem pendidikan blended learning.
Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Zainul Arifin dalam amanatnya menyampaikan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial pada jabatan pengawas.
“Pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja pelayanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa jabatan pengawas merupakan jabatan yang strategis karena berada di lini terdepan atau berada di ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke pemerintahan di instansinya masing-masing.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi sangat penting. Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dilaksanakan dengan menggunakan metode blended learning, dimana peserta akan melewati 6 (enam) tahapan pembelajaran yaitu pembelajaran mandiri, e-learning, pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap pertama, aktualisasi kepemimpinan pelayanan, dan pembelajaran klasikal tahap kedua, dengan jumlah Jam Pembelajaran (JP) sebanyak 905 JP atau 104 hari.
“Dengan pelatihan ini diharapkan agar peserta mampu menjadi pemimpin yang memiliki level kompetensi kepemimpinan sesuai standar jabatan dalam upaya menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas dan memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan, memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur pelayanan organisasi secara berkesinambungan,” katanya.
Selain itu, pelatihan ini juga dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi dalam meraih prestasi, baik dari sikap maupun perilaku, meliputi moral, dedikasi dan loyalitas dalam tugas organisasi, kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya, jasmani dan rohani yang sehat, berkomitmen serta berbudaya kerja yang tinggi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam mendukung terwujudnya good governance.
Pembukaaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Perubahan Gelombang IV dan Manajemen Risiko Gelombang II Tahun Anggaran 2024, dihadiri oleh Kapusdiklat Jemen Han Badiklat Kemhan Brigjen TNI Wasono, S.Sos., M.Hum., Kapusdiklat Tekfunghan Dra. Endang Purwaningsih, M.Si., Kabid Opsdiklat Jemenhan Kolonel Kal Tjandra Ariwobowo., Kapus Bangkom Pimnas dan Manajerial ASN LAN RI Dr. Giri Saptoaji, S.S., M.A., Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan Brigjen TNI Irfan Siddig., dan Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, S.E. (Ndy)