progresifjaya.id, JAKARTA – Arief Poyuono menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tidak layak lagi memimpin Ibu Kota. Karena itu, Anies sudah pantas dinonaktifkan dan menurutnya Riza Patria layak naik. Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief, Kamis, 10 September 2020. Waki Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, dampak dari keputusan yang diambil Anies secara sepihak itu lebih berbahaya.
Pasalnya, secara otomatis, Anies sudah menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.
“Kalau dibiarkan, maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Karena itu, sambungnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus segera bertindak.
Dengan segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
“Untuk itu juga, Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi gubernur,” paparnya.
Menurutnya, Partai Gerindra juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.
“Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu ke mana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto menegaskan bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, tak lagi butuh izin Kemenkes.
Yurianto menyatakan Keputusan Menteri Kesehatan pada 7 April 2020 lalu yang memberikan izin penerapan PSBB di DKI Jakarta tak pernah dicabut sampai saat ini.
Ia menegaskan daerah yang belum pernah mencabut kebijakan penerapan PSBB tak perlu izin kembali ke Kemenkes.
“Apakah Anies Baswedan pernah mencabut PSBB? Tidak kan? Buat apa izin lagi,” kata Yurianto.
Sumber: REQnews
Editor: Hendy