progresifjaya.id, CIREBON – Masalah pendidikan anak-anak Indonesia kini banyak dikeluhkan oleh para orang tua murid. Pasalnya, selama kurang lebih 4 bulan sekolah diliburkan akibat pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, orang tua terpaksa mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran di rumah atau melalui dalama jaringan (daring).
Ketidaksanggupan para orang tua disampaikan dengan berbagai alasan seperti kesibukan sehari-hari dan kebanyakan juga tak faham akan pelajaran saat ini.
Disamping itu, berbagai macam kekurangan fasilitas seperti telepon pintar (smartphone) dan jaringan internet atau pendukung lainnya yang tak semua masyarakat memilikinya buat mendukung pembelajaran.
Hal ini membuat banyak masyarakat Cirebon putus asa dalam membimbing anaknya ketika mendapatkan tugas dari sekolah. Mereka berharap kepada pemerintah agar membuka kembali kegiatan belajar dan mengajar (tatap muka) di sekolah.
Salah satu warga Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Yuyum (35) berharap, proses belajar di kelas dibuka kembali agar anak-anaknya bisa menimba ilmu dari gurunya.
“Jika seperti ini terus kami sebagai orang tua tak bisa membimbing lebih jauh karena pendidikan kami juga tidak tinggi, banyak mata pelajaran yang kami tidak kuasai dan lupa,” ujarnya dengan penuh harap.
Keluhan masyarakat lain juga beredar di media sosial. Beberapa akun Facebook yang mengunggah ilustrasi tentang murid sekolah dengan berseragam dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diperagakan orang yang sudah berumur atau lanjut usia dikarenakan terlampau lama liburnya dan penerimaan tahun ini yang diutamakan usia tua.
Kaji KBM Tatap Muka
Sementara itu, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cirebon sedang mengkaji rencana untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Seperti dikatakan Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag., sekolah yang diperbolehkan dengan belajar tatap muka antara murid dengan guru secara langsung hanya untuk wilayah zona hijau.
Hal tersebut diungkapkan usai mengikuti kegiatan bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Rabu (5/8) lalu.
“Kata Gubernur, untuk yang wilayah zona hijau sudah boleh sekolah belajar bertatap muka langsung. Kalau nanti direalisasikan, maka sekolah tingkat SMA dulu yang akan diutamakan dengan mengikuti protokol kesehatan,” papar orang nomor satu di Pemkab Cirebon.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, bahwa pihaknya memperbolehkan proses belajar mengajar secara tatap muka langsung, untuk wilayah zona hijau.
Mendengar keluhan masyarakat, terkait pelaksanaan pelajaran secara daring yang cukup dirasa memberatkan, Gubernur Jawa Barat menimbang keluhan masyarakat. “Banyak yang mengeluh tidak punya kuota dan lainnya,” kata Emil.
Untuk tahap awal, pihaknya memperbolehkan sekolah tingkat SMA yang bisa bertatap muka secara langsung. Nanti kebijakan tersebut, akan dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lainnya.
Sementara pendapat dari anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Cirebon Heriyanto, ST., justru mengacu kepada aturan kementerian kesehatan. Saat ditanya melalui aplikasi WhatsApp, ia mengatakan sebelum zona benar-benar aman kegiatan belajar mengajar secara langsung disekolah tidak diperbolehkan.
“Kalau mengacu dari kementerian belum layak, cuman semua kan dikembalikan ke masing masing daerah. Apakah daerah tersebut zona merah, hijau atau zona lainya,” tutur anggota DPRD dari Fraksi Demokrat.
Masih ucap Heriyato, tapi yang pasti dari dinas pun menganjurkan jangan dulu tatap muka karena dinas masih mengacu peraturan kementerian.
“Cuman benar apa adanya di lapangan ada yang sebagian sekolah yang sudah mengadakan tatap muka itu pun tidak full volume (terisi) muridnya, karena dilakukan secara bergantian,” papar Heri sapaan akrabnya.
Disinggung terkait Bupati Cirebon yang akan membuka proses belajar mengajar secara langsung, Heri menjelaskan, hal itu karena keinginan masyarakat yang ingin anak-anaknya kembali bersekolah.
“Iya karena dorongan dari masyarakat. Sebagian banyak yang menginginkan tatap muka di sekolahan. Itu dilaksanakan karena banyak hal. Itu pun atas dasar musyawarah antara guru dan komite, asal protokol kesehatannya dijamin pihak sekolah. Artinya, kesiapan protokol kesehatan sekolah harus benar-benar dijalankan,” pungkas Heriyanto.
Penulis: Slamet
Editor: Hendy