progresifjaya.id, JAKARTA – Media adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, ada baiknya setiap dalam pemberitaan dari pada para awak media selalu melakukan cek and balance, sehingga pemberitaan tersebut berimbang.
Jangan sampai media tersebut kehilangan independensinya atas adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun media harus tetap independen, khususnya para awak media yang menjalankan profesi jurnalistiknya di wilayah Pengadilan dan Kejaksaan.
Hal itu disampaikan oleh Puji Harian, SH.,MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam sambutannya ketika pelantikan pengurus Koordinatoriat Wartawan PN Jakarta Utara dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu, Wilmar Pasaribu sebagai Ketua (suarakarya.id), Thomson Gultom sebagai Sekretaris (radaronline.id) dan Umi Syarifah sebagai Bendahara (sudut-pandang.com) di PN Jakarta Utara yang saat ini masih berkedudukan di bekas PN Jakarta Pusat di Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, mudah-mudahan dengan terbentuknya susunan pengurus Koordinatoriat Media Center di wilayah hukum PN dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara semua pemberitaan yang menyangkut tentang berita-berita Pengadilan dan Kejaksaan adalah pemberitaan yang terukur dan bermanfaat yang tentunya dengan adanya azas keseimbangan.
“Media jangan sampai kehilangan independensinya, harus tetap independen. Sebab, media sangat berperan dalam membangun kehidupan dan peradaban bernegara. Media harus bisa merupakan mediator, karena media itu merupakan salah satu pilar yang tidak terpisahkan dalam membangun bangsa,” terang Puji Harian di PN Jakarta Utara, Jumat (26/6-2020).
Pelantikan pengurus Koordinatoriat wartawan berlangsung sederhana ini dihadiri oleh Sayid Iskandarsyah sebagai Ketua PWI DKI Jakarta, para hakim PN Jakarta Utara, tamu undangan dari sejumlah advokat dan para awak media yang sering menjalankan kegiatan jurnalistik di wilayah PN dan Kejari Jakarta Utara.
Kritisi Bersifat Membangun dan Konstruktif
Kembali dikatakan Puji Harian, silahkan mengkritisi kinerja jalannya peradilan, baik pihak PN maupun Kejari tidak akan menutup telinga dan mata, namun diharapkannya kritisi maupun kritik tersebut harus bersifat membangun dan konstruktif.
“Kami sebagai pimpinan di PN Jakarta Utara berharap, media itu benar-benar dalam memberitakan berita-berita yang bisa berfungsi sebagai mediator, bisa memediasi, menyampaikan atau bisa sebagai penyambung antara kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan informasi,” harap Puji Harian.
Sebagai lembaga kontrol, lanjutnya, tentunya media bisa digunakan dalam menampung inspirasi-inspirasi atau kritikan-kritikan yang bersifat membangun dari rakyat yang dapat disampaikan melalui lembaga-lembaga resmi, di mana salah satunya adalah media sebagai tempat untuk menyampaikan inspirasi dan kritikan dari rakyat.
Ditambahkannya, baik dari pihak PN maupun Kejari Jakarta Utara juga butuh kritikan-kritikan yang sifatnya untuk membangun dan penegakan keadilan, namun demikian juga agar ada balancingnya. PN dan Kejari Jakarta Utara, juga mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu yang juga harus disampaikan ke publik secara fair.
Para awak media, lanjutnya, harus bersinergi, edukatif, juga bergerak, jangan sampai di bawah stagnan dalam mencari sumber berita yang benar-benar informasinya dapat dipertanggungjawabkan, jangan memberikan berita yang bersifat provokatif.
Media, tambahnya, bukanlah sebuah pesanan tertentu. Media itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, khususnya berita di dunia Pengadilan dan Kejaksaan adalah milik pencari keadilan dan pelangganan layanan-layanan dari Pengadilan dan Kejaksaan agar disampaikan secara balance dan seimbang.
“Pengadilan dan Kejaksaan tentunya mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, karena itu dalam pemberitaannya media diharapkan untuk memberikan informasi sesuai dengan perkembangan peradaban jaman kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang valid dan akurat. Media bukan milik perorangan, bukan milik salah satu pihak, tetapi media adalah milik masyarakat seluruh Indonesia yang membutuhkan informasi khususnya Pengadilan dan Kejaksaan,” terangnya.
Ditegaskannya, baik dari pihak Pengadilan maupun dari Kejaksaan tidak pernah alergi atas kritikan-kritikan atau masukan-masukan dari sumber media, yang terpenting kritikan maupun masukan-masukan tersebut adalah demi perkembangan dan juga untuk kemajuan pembangunan untuk penegakan hukum.
“Media sesungguhnya adalah harus bisa menjadi mediator antara kebijakan pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan informasi. Apapun berita yang ditulis oleh media harus bisa memberikan pembelajaran kepada orang yang membacanya. Para awak media bergerak dinamis dalam mencari informasi, fakta dari pada sumber informasi tersebut yang betul-betul valid data. Siapapun yang membaca berita tersebut akan terinspirasi, karena adanya kajian-kajian tertentu. Media itu harus bisa menerima semua pihak yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Puji Harian mengakhiri kata sambutannya.
Penulis/Editor: U. Aritonang