progresifjaya.id, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang melaksanakan aksi Indonesia gelap sudah membacakan tuntutan mereka meski terhalang tembok beton. Pemerintah disebut jahat di tengah kondisi masyarakat yang sekarat. Koalisi masyarakat sipil merasa keadaan sudah gawat.
“Adili Jokowi, Ganyang Prabowo. Saat ini, Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat,” kata Koalisi masyarakat sipil di atas mobil komando, Jumat (21/2/2025).
Mereka mengatakan, pemerintahan Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disebut semakin menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyengsarakan dan menindas.
“Dalam suasana yang penuh ketidakpastian dan krisis sosial-ekonomi, kebijakan yang diterapkan justru mengarah pada ketidakadilan yang mendalam, merusak tatanan sosial, dan memiskinkan rakyat. Penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran sosial, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat,” kata mereka.
Mereka mengungkapkan masyarakat makin semakin gusar dan marah melihat kinerja pemerintah yang tak mampu mengatasi permasalahan mendasar bangsa ini.
Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 28 tuntutan kepada pemerintah terkait berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Mereka mendesak pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta menolak pemangkasan anggaran pendidikan.
Selain itu, mereka meminta pencopotan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat, serta menolak revisi UU Minerba yang dianggap menguntungkan korporasi.
Tuntutan lainnya mencakup penghapusan peran ganda ABRI, pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta pencabutan Inpres 1/2025 yang memotong anggaran sektor penting. Mereka juga menyerukan evaluasi program makan bergizi gratis, realisasi tunjangan kinerja dosen ASN, dan penerbitan Perppu perampasan aset oleh Presiden Prabowo.
Koalisi juga menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, menuntut reformasi Polri, peningkatan kesejahteraan pekerja kampus, serta perlindungan kebebasan pers dan hak berekspresi. Mereka mendesak penghentian operasi militer di Papua, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta penghapusan threshold dalam UU Politik.
Selain itu, mereka meminta evaluasi UU Pekerja Migran, revisi RUU KUHAP, serta pengakuan hak kelompok marginal. Mereka menegaskan pentingnya akses inklusif bagi disabilitas serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. (Red)