progresifjaya.id, JAKARTA – Dewan Etik Partai Golkar memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence TP Siburian yang mewacanakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada pada Senin (17/7/2023).
Sebelumnya pada Kamis (13/7) lalu, Lawrence dari SOKSI beserta dua eksponen pendiri Partai Golkar yakni MKGR dan Kosgoro menyerahkan surat terbuka kepada anggota DPR RI sekaligus Dewan Pakar, Ridwan Hisjam, yang isinya segera digelar munaslub untuk menyelematkan Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.
Usai memenuhi panggilan, Lawrence mempertanyakan mengenai kompetensi daripada Dewan Etik untuk melakukan klarifikasi.
“Kami berdiskusi cukup lama mengenai kompetensi ini, mulai dari aturan Dewan Etik No. 19, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, kemudian Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011,” ujar Lawrence kepada wartawan usai pertemuan di DPP Partai Golkar, Senin (17/7).
“Saya menyatakan bahwa, dewan etik tidak memiliki kompetensi tetapi sesudah kami dalami maka kami sepakati bahwa dewan etik itu mengundang saya bukan mengadili saya,” tegasnya.
Karena itu, kata dia, kami sepakati bisa menerima dan melangkah ke langkah kedua yaitu ke langkah substansi yang mereka ingin klarifikasi kepadanya.
“Saya sudah menyampaikan semua kepada dewan etik, hal-hal yang saya kemukakan dan mengapa itu saya kemukakan. Semoga bahan-bahan yang saya berikan tadi sudah cukup memberikan penjelasan kepada dewan etik. Semata-mata, saya dan kawan kawan eksponen pendiri Partai Golkar hanya kecintaan saya terhadap peran Golkar,” katanya.
Lawrence juga menjelaskan bagaimana hubungan antara ormas pendiri Partai Golkar, SOKSI, Kosgoro, MKGR terhadap Partai Golkar.
“Kalau kata almarhum Jenderal Arsenius Elias Manihuruk atau A.E Manihuruk menyatakan hubungannya neogenetik simbiose mutualistis. Artinya, Partai Golkar itu dilahirkan dari genetika SOKSI, Kosgoro dan MKGR. Sehingga, kami sebagai eksponen organisasi pendiri dan sebagai anggota Partai Golkar mengemukakan pemikiran kami tersebut,” ungkapnya.
Selanjutnya, lanjut Lawrence, Dewan Etik juga mengharapkan agar supaya segala sesuatu yang ingin dikemukakan oleh setiap kader atau anggota Partai Golkar dilakukan melalui mekanisme yang ada di dalam Partai Golkar.
Dengan adanya kejadian ini maka kita akan semakin mematangkan lagi aturan main di dalam Partai Golkar fungsi-fungsi lembaga dan kewenangan daripada masing-masing lembaga. Sehingga semakin jelas, apabila ada permasalahan persoalan bagaimana mekanisme penyampaiannya dan jalan keluarnya,” katanya.
“Saya siap dipanggil lagi setiap saat, setelah mereka mempelajari bahan-bahan yang saya serahkan kepada mereka tadi. Nanti mereka akan memanggil saya dan saya bersedia dipanggil setiap saat,” pungkasnya.
Ditanya soal usulan ini ada tunggangan kepentingan? Ia menegaskan tidak ada
“Kita ini murni dan saya ini bukan pengurus Partai Golkar tetapi saya sudah 46 tahun menjadi anggota dan kader Partai Golkar. Mulai dari aktivis tahun 76 sampai saya menjadi Ketua Bidang Hukum dan Ketua Mahkamah Partai. Jadi nggak ada tunggangan-tugangan karena kecintaan kita saja terhadap partai. Kita nggak ingin partai kita terpuruk,” tegasnya lagi..
Langkah Mundur
Sementara itu, Zulhendri Hasan yang mendampingi Lawrence T.P Siburian sebagai penasehat hukum mengajukan bukti pengaduan ke Dewan Etik untuk ditelaah dan tindaklanjuti supaya ada kesetaraan, keberlakuan antara sesama kader.
“Kalau faktualnya ini terbukti bahwa saudara ketua umum ini dipandang tercela atau juga kita adukan karena tidak berprestasi karena menurutnya tingkat elektabilitas Partai Golkar semenjak beliau dinyatakan diberi mandat 2019 sebagai capres Partai Golkar tetapi faktanya tidak naik. Ini kan masuk syarat PDLT, tidak berprestasi,” katanya.
Tetapi yang pertama kami dari tim penasehat hukum, undangan ataupun namanya panggilan kepada saudara Lawrence TP Siburian, ia melihat Dewan Etik tidak mempunyai kompetensi.
“Ini adalah sebuah langkah mundur. Di eraglobalisasi yang begitu serba keterbukaan ini Partai Golkar jadi partai cemen, partai yang sensitif, apalagi yang dinyatakan oleh Bapak Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam ini menyangkut suara atau menggulirkan isu suara munaslub,” ujarnya.
“Ini tidak menjadi kewenangan dan kompetensi Dewan Etik. Kalau toh ini dianggap ada perseteruan, perselisihan antar kader atau kepengurusan ini menjadi kewenangan Mahkamah Partai bukan kewenangan Dewan Etik,” pungkasnya. (Ndy)