progresifjaya.id, JAKARTA – Pengamat politik dan juga Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems tampak berang dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengomentari sidang PK Partai Demokrat Moeldoko.
Pasalnya, dalam podcast Rhenald Kasali yang mewawancarai Mahfud MD dibilang jika PK Moeldoko di MA menang, itu berarti hakimnya mabok.
“Gila, bagaimana bisa seorang Menko Polhukam, ahli hukum yang sangat dihormati dan disegani bisa membuat pernyataan menyimpang seperti itu. Ini jelas pernyataan bodoh dan sembrono yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang Mahfud MD,” ujar Saiful dalam tulisannya yang dikirim ke media online ini.
Menurut Saiful yang juga lawyer itu, pernyataan demikian hanya pantas diucapkan oleh Partai Demokrat SBY yang cemas dan merana karena khawatir tidak kebagian jatah tiket untuk nyapres atau nyawapres.
“Pernyataan Mahfud MD yang menyebut hakim MA mabok kalau sampai memenangkan PK Moeldoko di MA itu, seperti Palu Godam yang meneror, mengintimidasi para hakim yang akan memproses PK Moeldoko. Ini jelas bentuk tekanan Menko Polhukam terhadap MA yang kasat mata! Saya pikir ini bukan pernyataan seorang Menko Polhukam, seorang eksekutif yang harusnya paham akan batasan kekuasaannya dengan Yudikatif, ini lebih mirip pernyataan seorang algojo Cikeas, yang hendak membantai lawan-lawan politiknya,” ungkap Saiful lagi.
“Semakin paham kenapa banyak politisi yang tidak menyukai Mahfud MD, hingga beliau beberapa kali gagal untuk maju jadi Cawapres. Semakin mengerti kenapa Mahfud MD seringkali melangkah zig zag dalam perjalanan politiknya, seperti pernah menjadi Tim Sukses Capres Prabowo di Pilpres 2014, namun kemudian menyebrang ke Capres Jokowi di Pilres 2019. Dan mungkin karena sikap Mahfud MD yang demikian, sampai saat ini belum terdengar nama Mahfud MD diandalkan untuk menjadi Cawapres dari Capres manapun, meskipun Mahfud MD terlihat sudah mati-matian berusaha keras untuk terus menerus mencari perhatian publik di berbagai manuver politiknya akhir-akhir ini,” paparnya.
“Setahun lebih yang lalu saya pernah diwawancarai oleh Tagar TV yang merupakan kanal resmi Tagar.id di Youtube, dan kemudian diberitakan oleh banyak media online di Tanah air. Dalam kesempatan itu saya katakan, bahwa kita harus mewaspadai gerakan Mahfud MD dalam istana, yang nampaknya sangat berbahaya bagi Pemerintahan Jokowi. Mahfud MD ini gemar membuat statement politik yang keluar dari kewenangannya sebagai eksekutif, dan seringkali subjektif. Beruntung saat ada kasus pembunuhan Brigadir J, nama Mahfud kembali melambung dan seolah menghapus analisa politik saya yang pernah menyatakan kita harus mewaspadainya,” katanya.
“Dari pengungkapan kasus Brigadir J. itu, terus terang saya juga hampir terbawa arus, terlelap dalam gelombang opini di tengah publik yang menghebat-hebatkan Mahfud MD. Karena itu saya kemudian pernah juga menulis kewajiban kita untuk mendukung Mahfud MD, yang saya anggap sudah berubah dan mulai jernih menyikapi persoalan negara. Akan tetapi, belajar dari pengalaman di dunia politik selama lebih dari 33 tahun, saya merasa harus lebih berhati-hati lagi untuk menilainya, sebab tidak jarang politisi kita yang berwatak bunglon, pagi tempe sore dele alias inkonsisten. Dan ternyata terbuktilah apa yang saya pikirkan dan rasakan itu,” paparnya lagi.
Pada akhir tulisanya, Saiful mempertanyakan, ada apa dengan Menko Polhukam Mahfud MD? Kalau MA saja belum memberi keputusan, mengapa Menko Polhukam mendahuluinya?
Jika Menko Polhukam diperbolehkan memberi keputusan di luar keputusan MA, mengapa harus dipertahankan lembaga yudisial di negara ini? Kenapa gak dibubarkan saja?
“Mahfud MD jelas seperti sedang menyimpan agenda rahasia pribadinya, entah untuk keperluan apa atau untuk kepentingan siapa,” tanya Saiful. (Isa)