progresifjaya.id, KAB. CIREBON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Heri Yanto, ST, telah melaksanakan reses masa sidang lll, untuk secara langsung menjaring aspirasi masyarakat di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumber dan Kecamatan Dukupuntang.
politisi Partai Demokrat Heri Yanto mengatakan, masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat.
Pada reses tersebut, masyarakat mengemukakan sejumlah aspirasi diantaranya mengenai pengaspalan jalan, meminta kepada Pemerintah agar memperhatikan dampak ekonomi di tengah pandemi covid-19 untuk cepat atasi masalah bansos yang tak tepat sasaran akibat data yang kurang valid di Disdukcapil, dan meminta diadakanya Baberkam (Balai Pertemuan Kampung).
“Saya berharap Pemerintah memperhatikan dampak ekonomi masyarakatnya seperti pasar murah misalnya memakai mobil untuk menghindari titik kumpul di tengah pandemi covid-19, mengadakan Baberkam dan yang utama cepat atasi permasalahan kurang validnya data indentas di Disdukcapil,” ucap salah satu warga saat menghadiri reses.
Selanjutnya satu persatu warga menyampaikan aspirasinya dan hingga terdapat masukan yang membuat Heri sangat kaget ketika mendengar salah satu pejabat publik memberikan masukan terkait data Bantuan Sosial (Bansos) yang tak sesuai dan tak tepat sasaran. Pasalnya, dengan data-data nomor induk KTP yang masih eror
“Rata-rata yang eror itu mempunyai fisik KTP elektronik,” ujar Ketua RT 03/RW 01 Kelurahan Sumber, Munasir.
Dari semua kesimpulan aspirasi masyarakat yang tersaring, anggota Dewan ini mengatakan beberapa kendala diantaranya data tidak sesuai Dukcapil, NIK tidak valid, nomor KK tidak valid, non aktif, ada data ganda, duplikasi data.
“Kalau di masyarakat masih banyak data yang eror gimana mau tepat sasaran dan mendapatkan bansos yang tepat, ini harus segera adanya gerakan dari stakeholder terkait. Khususnya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon,” tukas Heri Yanto.
Kalau data kita masih eror, masih ucap Heri, kenapa KTP, KK, itu kan munculnya dari capil kenapa eror?
Heri sempat geram dengan cara kinerja Dukcapil Kabupaten Cirebon yang kurang profesional. Dia sangat heran dari awal reses kebanyakan warga mengeluhkan dengan data yang yang kurang valid dengan Dukcapil. Sehingga, menurut Heri, mengapa ada penerbitan Nomor KTP dan KK?
“Yang tak habis pikir, kenapa bisa keluar Nomor KTP eelektronik dan KK. Jika memang data mereka (data) eror kenapa bisa terbit nomor identitas?” ucap politisi Demokrat heran.
Heri menegaskan, masalah erornya data dari Dukcapil adalah sebuah tugas yang sangat besar bagi Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
“Ini adalah ‘PR’ besar Pemda Cirebon untuk cepat diselesaikan. Kasihan masyarakat yang belum menerima bansos, apa lagi bansos yang tak tepat sasaran. Sering saya jumpai penerima bansos tapi penerima sudah meninggal, lalu apakah data itu masih tersimpan di system? Jika iya, penjelasanya apa. Silahkan jelaskan ke masyarakat agar mereka mengerti,” tegas anggota Dewan Dapil 1 Komisi lV.
Menyerap penyampaian aspirasi masyarakat, Heri Yanto mengungkapkan, bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan dewan dan selanjutnya direkomendasikan ke pemerintah daerah.
“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD di setiap tiga bulan untuk turun ke dapil bertemu konstituen guna menjaring informasi. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah menjadi tugas kami untuk mengawal ke pemerintah daerah,” ujar Heri, sapaan akrabnya saat melaksanakn reses di RT 04 Kelurahan Sumber, akhir pekan kemarin (31/10/2020).
Reses ini dihadiri Lurah Sumber Budi Kuswara, Ketua RW 01 H. Badrudin, Ketua RT 04 Kosim dan tokoh masyarakat beserta puluhan warga yang juga diwakilkan Ketua RT masing masing.
Penulis: Slamet/Syafii
Editor: Hendy