Monday, April 22, 2024
BerandaBerita UtamaMegawati Nggak “Jewer” 2 Kader yang Begitu Galak ke Pemerintah, Membiarkan Banteng...

Megawati Nggak “Jewer” 2 Kader yang Begitu Galak ke Pemerintah, Membiarkan Banteng “Nanduk” Banteng?

progresifjaya.id, JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, dua kader PDIP, Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu, begitu galak ke pemerintah yang saat ini dipimpin Jokowi yang juga kader PDIP. Namun, Megawati tak memarahi dua kader banteng tersebut. Apakah ini artinya Mega membiarkan banteng “menanduk” banteng?

Masinton memastikan, usai memberikan kritikan itu, dia tidak mendapatkan teguran apa pun dari Mega. Apalagi istilah “dijewer”. “Jewer yang mana?” ucapnya, kemarin. “Sepanjang kritik itu realistis dan rasional. nggak ada yang marahin.”

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dia berbicara pemerintah lebih parah dari VOC dalam webinar yang diselenggarakan DPP perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) seputar pandemi Covid-19 di mata aktivis Lintas Generasi, Selasa malam pekan lalu.

Dia bilang, sejahat-jahatnya VOC memungut pajak, tapi mereka tidak berhutang. Sementara pemerintah, sudah mungut pajak, ngutang-ngutang juga. Masinton memastikan, pernyataan itu tidak bermaksud menyerang pemerintah. “Itu cuma refleksi,” terangnya.

Mantan aktivis 98 ini memastikan, sikap kritis yang ditunjukkan dirinya bersama kader PDIP lain bukan sinyal kerenggangan hubungan partainya dengan pemerintah. Dia juga memastikan, PDIP tidak sedang ngambek sama Jokowi.

Apa ingin dipanggil Jokowi ke Istana seperti Adian Napitupulu? Masinton memastikan, tidak. “Nggak ada kaitan,” tegasnya.

Sementara pengamat politik Hendri Satrio melihat ada ‘udang’ di balik sikap kritis PDIP belakangan ini. Partai banteng, sebutnya, sedang bersiap mengganti champions dari Jokowi ke yang lainnya. Targetnya adalah Pemilu 2024. PDIP tidak ingin ditinggalkan konstituennya.

Karena itu, setiap ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, PDIP langsung bersuara. “Tujuannya itu aja, supaya tetap menang. Kasihan Pak Jokowi-nya, perlahan-lahan mulai ditinggalkan,” ucapnya.

Hal berbeda disampaikan pakar komunikasi politik Lely Arrianie yang menilai, sikap kritis PDIP sejauh ini belum mengarah ke gaya oposisi. Sebab, tidak semua dikritisi PDIP. Hanya hal-hal tertentu saja.

“Kalau bergaya oposisi itu, semua kebijakan pemerintah salah. Tapi, kalau mengkritik sesuatu yang urgent, itu tidak masalah. Partai pendukung itu tidak melulu harus manut,” kata Lely, lewat sambungan telepon.

Apalagi, ingat Lely, PDIP pernah berjanji akan tetap kritis meskipun berada di dalam koalisi pemerintah. Sikap kritis ini tidak cuma dilakukan PDIP di periode terakhir Jokowi. Di periode awal, PDIP juga begitu keras ke Menteri BUMN, yang saat itu dijabat Rini Soemarno.

Pengamat hukum Tata Negara Prof Juanda menilai, tidak ada yang salah dari kritik yang disampaikan Adian dan Masinton. Menurutnya, fungsi pengawasan memang harus dijalankan anggota DPR. Asalkan punya dasar dan argumentasi yang jelas. Pengawasan itu dijamin konstitusi dan perundang undangan.

“Saya kira tentu saja ada kalkulasi politiknya. Tak hanya PDIP, juga partai lain. Anggota DPR kan dituntut melakukan koreksi atau menyuarakan aspirasi rakyat. Agar pemerintah selalu berjalan di atas rel,” terang Prof Juanda.

Editor: Hendy

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru