Rabu, Februari 1, 2023
BerandaBerita UtamaMenunggu Komitmen Jokowi Berantas Mafia Tambang

Menunggu Komitmen Jokowi Berantas Mafia Tambang

progresifjaya.id, JAKARTA – Komitmen Presiden Joko Widodo dinilai menjadi kunci untuk memberantas keberadaan mafia tambang seperti Ismail Bolong Cs.

Dosen sekaligus pakar Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kasus Ismail Bolong seharusnya dapat menjadi pintu untuk membongkar keterlibatan mafia tambang di Indonesia.

Terlebih kepemilikan tambang ilegal mantan anggota Satintelkam Polresta Samarinda itu diduga dibekingi oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Sehingga, kata dia, kasus tersebut menjadi titik awal membongkar pemain elite di belakangnya.

“Kasus Ismail Bolong barangkali sebagai pintu masuk KPK untuk mengusutnya. Tetapi ini tidak akan jalan apakah itu dari KPK, apakah Mahfud MD, tanpa ada endorse dari presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12).

Fahmy kemudian mencontohkan pernyataan Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming yang mengaku takut saat mengetahui pihak-pihak yang berada di belakang pelaku penambangan ilegal.

Ia menilai kekhawatiran itu tentu didasari dengan kehadiran pihak kuat yang melindungi dan ikut menikmati hasil praktik lancung tersebut. Fahmy bahkan menduga sosok tersebut bukan lagi orang sembarangan.

“Siapakah mereka, siapa yang menikmati aliran dana tadi, Ini tugas KPK untuk mengusut secara tuntas. Yang salah siapa harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy menyebut orang-orang besar yang membekingi kegiatan tambang ilegal kerap kali berasal dari elit partai hingga elit organisasi masyarakat (ormas).

Selama menjadi anak buah Faisal Basri di tim tersebut, Fahmy mengatakan tak jarang pula pelaku tambang ilegal dibekingi oleh anggota DPR dan DPRD.

“Jadi ring satu itu meliputi semisal elit partai, elit ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan kegiatan penambangan ilegal tidak terbatas pada wilayah Kalimantan semata. Menurutnya hal itu terjadi di seluruh Indonesia dan banyak yang tidak tersentuh oleh hukum.

Ia mengatakan berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fahmy menyebut dari data triwulan ketiga 2021 itu, lokasi Peti batu bara tersebar di sekitar 96 lokasi, dan Peti mineral sekitar 2.645 lokasi.

“Ini butuh komitmen yang kuat dari Jokowi untuk mengatasi masalah tambang ilegal karena kerugian negara ini besar sekali,” jelasnya.

“Semestinya itukan untuk kemakmuran rakyat tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang, termasuk beberapa oknum yang disebutkan oleh Ismail Bolong,” sambungnya.

KPK Bakal Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyatakan pihaknya belum menerima laporan soal kasus suap tambang illegal Ismail Bolong. Dia pun menyatakan lembaganya belum memproses aduan tersebut.

“Saya dan teman-teman pimpinan, belum ada di meja saya laporan terkait hal itu,” kata Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Namun, Johanis menjelaskan, pada dasarnya KPK akan menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat, terutama dalam kasus yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi.

“Jika informasi, data, dan bukti telah cukup bahwa perbuatan tersebut ada tindak pidana korupsi, maka KPK akan mendalami setiap laporan yang diterima,” ujarnya.

Pada 30 November 2022 lalu, Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dan sejumlah perwira Polri ke KPK. Pelaporan tersebut dilakukan karena adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong ke para perwira tersebut.

Koordinator aksi Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa, Giefrans Mahendra, berkata pihaknya melampirkan sejumlah bukti dalam laporan tersebut. Salah satunya, adalah surat hasil laporan pemeriksaan Div Propam terhadap Ismail Bolong yang bertandatangan eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

“Video Ismail Bolong menguatkan keyakinan publik praktik kotor tersebut bukan sekadar rumor,” kata Giefrans.

Ismail Bolong menjadi perbincangan usai mengaku sebagai pengepul batu bara ilegal di Kaltim dan menyebut ada aliran dana kepada sejumlah anggota Polri. Salah satunya, Ismail pernah memberikan uang koordinasi dengan total Rp6 miliar ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membantah menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Agus justru balik menyerang Hendra dan Sambo dengan mencurigai keduanya sebagai penerima aliran dana itu. Agus mempertanyakan kenapa Hendra dan Sambo tak segera menangkap Ismail. (Red)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru