progresifjaya.id, KABUPATEN TANGERANG – Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Tangerang terutama di Pesisir Pantai Utara, sangatlah miris dan dramatis. Pasalnya, banyak lahan tanpa pengajuan resmi dari pihak pemilik sudah berubah Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) tanpa dasar yang jelas dari pemilik lahan. Jelas hal ini akan merugikan pemilik lahan. Bahkan, korban kebanyakan dari kalangan pribumi yang seakan-akan tergerus oleh sebuah kepentingan para pengusaha.
Hal ini diutarakan tokoh masyarakat Teluknaga yang juga warga Desa Babakan Asem, Heri, satu dari korban pada konferensi pers dan Diskusi Publik tentang Evaluasi kinerja pemerintah desa (pemdes) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dalam perspektif manajemen pertanahan yang berbasis masyarakat, pada akhir bulan lalu (21/8/2020).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Tangerang Jayusman dari Fraksi Partai Gerindra, sejumlah aktivis Tangerang Utara seperti Budi Usman, Dulamin Zigo, Bustomi, Jaro Dedi, Jayana Black, Herdiansyah dan rekan – rekan media.
Heri juga membeberkan, bahwa sebidang tanah miliknya sudah berubah NIB-nya menjadi milik orang lain. Ketika dirinya dan keluarga mendatangi BPN Kabupaten Tangerang, malah rasa kekecewaan yang hanya ia dapatkan.
“Bahkan, saya mengibaratkan bagaikan semut melawan seekor gajah, bila proses dilaporkan kepada pihak berwajib,” bebernya di depan rekan-rekan media.
Oleh karena itu, Heri bersama keluarga dan korban yang lain akan melayangkan surat kepada instansi terkait, baik ke DPRD, Bupati Tangerang, Gubernur Banten.
“Bahkan, saya akan membuat surat terbuka untuk pemerintah pusat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dalam membela hak – hak kami untuk meminta sebuah keadilan terkait tanah milik kami yang sudah berubah NIB-nya menjadi milik orang lain,” tegas Heri.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Jayusman Muhtar memaparkan, bahwa dirinya baru mengetahui telah terjadi penyerobotan tanah milik warga, yang sudah berubah nama pemilik, dari pemilik pertama ke pemilik kedua melalui NIB.
Legislator dari Partai Gerindra ini sangat mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang umumnya, dan khususnya yang ada di wilayah Tangerang Utara asalkan tidak ada tanah warga yang menjadi korban penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Permasalahan ini akan saya bawa ke komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja BPN Kabupaten Tangerang, terkait dugaan banyaknya perubahan kepemilikan lahan di wilayah pesisir Pantai Utara Tangerang” ujarnya.
Menyinggung banyak perubahan kepemilikan lahan tanpa pengepengetahuan pemilik lahan, pentolan aktivis pantura dari LSM Gaib, Dulamin Zigo menyampaikan, bahwa ini jangan kita diamkan.
Kita semua wajib membela hak-hak yang sudah dirampas, Zigo menegaskan, bukan satu atau dua hektar lahan akan tetapi sudah puluhan hektar bahkan ratusan hektar lahan warga yang sudah berubah NIB atau nama pemilknya.
“Wajib kita bela! Bila tidak ada respon dari pihak terkait, maka kami semua masyarakat pemilik lahan akan mengelar demo di Kantor BPN Kabupaten Tangerang. Karena ini bukan satu orang saja yang menjadi korban, ini bukan permasalahan kecil yang dihadapi oleh masyarakat Pantura,” katanya.
Sesungguhnya, kata Zigo, kami sangat mendukung dengan adanya pembangunan yang ada. Akan tetapi, terbentuknya sebuah pembangunan bukan untuk merugikan masyarakat yang ada, namun Zigo menegaskan, untuk memajukan baik dari ekonomi ataupun sisi budaya dan kearifan lokal yang ada.
“Kami juga mendesak Bupati Tangerang dan Inspektorat untuk periksa oknum kades dan aparat nakal yang terlibat dalam usulan pembuatan Nomor Indentifikasi Bidang atau NIB ini, dan proses yang tegas jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau mal administrasi,” tegas Zigo mengakhiri.
Sumber: Bantennet.com
Editor: Hendy