Monday, June 24, 2024
BerandaNusantaraPemkab Lebak Tetapkan Perda No 8 Tahun 2023 Tentang Pajak: Ada Beberapa...

Pemkab Lebak Tetapkan Perda No 8 Tahun 2023 Tentang Pajak: Ada Beberapa Perubahan Mulai dari Nomenklatur, Tarif hingga Sanksi

progresifjaya.id, LEBAK –  Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sejak 2 November 2023.

Namun demikian, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Doddy Irawan mengatakan ada beberapa perubahan yang tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2023 mulai dari nomenklatur, tarif hingga sanksi.

Dia mengatakan, dalam perda tersebut terdapat nomenklatur baru yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di mana di dalamnya mengcover mengenai makan, minum, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan.

“Di Perda ditetapkan bahwa tarif PBJT itu sebesar 10 persen. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu ditetapkan sebesar 75 persen pada 1 Desember 2023,” ujar Kepala Bapenda Lebak, Doddy Irawan di kantornya, Senin (11/12).

Soal PBJT ini juga,  ada beberapa perubahan lainnya yang diatur di dalam perda. Salah satunya soal tarif PBJT tenaga listrik.

“Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 persen, rumah tangga ditetapkan sebesar 5 persen, bisnis dan perkantoran swasta ditetapkan sebesar 10 persen dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 persen,” ujarnya.

Selain itu, kata Doddy perubahan juga terjadi pada bagian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Salah satunya soal tarif.

“Tarif pajak MBLB itu sebesar 20 persen,” katanya.

Pada Perda Nomor 8 tahun 2023 ini juga diatur soal opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

“Tarifnya opsen PKB dan BBN-KB itu 66 persen. Mulai berlaku di tahun 2025,” jelasnya.

Dia mengatakan dalam perda tersebut juga, diatur mengenai besaran sanksi bagi wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

“Sanksi administratif berupa denda  ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)  sebesar Rp25 ribu untuk setiap Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD),” tukasnya. (R. Rencong)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru