Sunday, July 21, 2024
BerandaNasionalPengamat Kebijakan Publik Nilai Perencanaan Pembangunan Fasilitas Publik Amburadul

Pengamat Kebijakan Publik Nilai Perencanaan Pembangunan Fasilitas Publik Amburadul

progresifjaya.id, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi memang gencar dilakukan. Sebut saja pelabuhan, jalan tol, hingga bandara yang terus menerus dibangun di berbagai daerah.

Sayangnya, berbagai fasilitas publik tersebut tidak semuanya berfungsi dengan baik, karena jumlah penggunanya yang sedikit. Hal itu disebut disebabkan oleh perencanaan pemerintah yang amburadul, sehingga banyak terobosan yang tidak terpakai.

“Terobosan itu kan kita anggap terobosan terbangun, ada terobosan terbangun dan terpakai, ada terobosan terbangun tidak terpakai, ada terobosan terbangun kondisinya rusak. itu sekarang,” tutur pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dikutip dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Senin, 5 Juni 2023 yang tayang pada 1 Mei 2022.

Dia kemudian menyoroti bagiamana pembangunan jalan tol yang terus ditambah, tetapi kualitasnya tidak bagus. “Sekarang penambahan jalan tol, jalan tol juga kualitasnya kan parah betul,” ucap Agus Pambagio.

Menurutnya, pembangunan fasilitas publik di Indonesia tidak dilakukan berdasarkan hasil penelitian maupun peraturan yang ada. Kemudian, salah satunya adalah adanya dua bandara yang berjarak hanya 65 kilometer, padahal dalam peraturannya jarak minimal antarbandara adalah 100 kilometer.

“Jadi, misalnya jalan tol, pelabuhan udara, bandara, itu nambah, tetapi menambahnya itu tidak base on research, base on peraturan yang ada. Dilanggar semua,” ujar Agus Pambagio.

“Jarak bandara di Pulau Jawa minimum 100 kilo baru boleh ada bandara lagi tapi ada yang cuma 65km, contoh apa? Cilacap dengan Purbalingga cuma 65 kilo, itu against the law,” katanya menambahkan.

Selain jalan tol dan bandara, pembangunan sejumlah pelabuhan juga dinilai tidak berhasil karena kurangnya jumlah pengguna.

“Pelabuhan dibikin, tol laut, nggak ada kapal yang lewat, hancur itu,” ucap Agus.

Selanjutnya, dia menyoroti pembangunan kereta api di Makassar yang sampai saat ini belum selesai.

“Terus apa lagi? Jaringan kereta di Makassar itu, belum jadi karena tidak pakai demikian. Karena kereta itu investasinya mahal, dan kembalinya juga lama, tapi harus diatur dengan baik. Itu kan Makassar – Pare-pare,” tutu Agus.

“Karena berhenti anggarannya, swasta kalau pake manusia lama baliknya, harus barang,” ucapnya menambahkan.

Akan tetapi, Agus menyebut pemerintah tidak mau tahu dan terus melakukan pembangunan dengan cepat.

“Tapi kan pokoknya bangun, bangun, bangun, yang terjadi kan sekarang begini,” ujarnya.

Agus Pambagio kemudian menyebutkan beberapa proyek pemerintah yang dinilai tidak terpakai, seperti Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, Tol Trans Sumatra, dan Mandalika.

“Intinya begini, kita untuk bangsa kita bisa maju 100 persen saya setuju infrastruktur harus ada,” ujarnya.

“Nah infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat, yang sekarang ini asal cepat,” kata Agus menambahkan.

Dia juga menekankan separah itulah perencanaan pembangunan fasilitas publik yang dimiliki Pemerintah Indonesia.

“Ya begitu, karena cepat, cepat tadi,” tandasnya. (Red)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru