Kamis, Februari 22, 2024
BerandaBerita UtamaPengelolaan Haji di Indonesia Tidak Profesional dan Tak Sesuai AUPB

Pengelolaan Haji di Indonesia Tidak Profesional dan Tak Sesuai AUPB

progresifjaya.id, JAKARTA – Pengelolaan Haji di Indonesia saat ini sudah tidak profesional dan tak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Demikian dikatakan advokat senior H. Dudung Badrun beberapa waktu lalu.

Menurut Dudung, tidak profesionalnya pengelolaan haji tersebut, adalah karena Abus de’ tornement atau memberikan poksi melampaui kepada menteri dan Kementerian Agama.

Lalu yang berikutnya, obscur entitas BPKH, Subhat dan goror, curang dan dholim.

Untuk itu, pengacara dan pengelola sebuah pesantren di Kabupaten Indramayu ini siap memaparkan empat hak tersebut dalam forum atau diskusi secara terbuka.

Dia menjabarkan, dalam UU No 39 Tahun 2008 mengatur Kementerian Agama dalam pembina dan regulator dibidang keagamaan, tetapi dalam UU  No 8 Tahun 2019 Tentang PIHU mengatur bahwa Kementerian Agama selaku legurator, eksekutor, player dan pengawas dalam perhajian.

Kemudian ujar Dudung, adapun BPKH hanya sebagai loker dan kasir atas uang jamaah haji, sedangkan policy ada pada Menteri Agama/Presiden.

Maka, sambung Dudung, uang jamaah haji sebesar Rp 158 triliun tidak dapat dikelola oleh BPKH secara profesional dan akuntable.

“Misalnya untuk tahun haji 2024 bagi yang menyetor uang porsi haji tahun 2015 sebesar Rp 25 juta, uang porsi tersebut apakah uang persekot haji atau tabungan. Jika persekot BPIH dengan harga berapa?” ujar Dudung Badrun.

“Tahun 2015 BPIH sebesar Rp 32 juta, maka jamaah haji kurang bayar Rp 7 juta. Sedangkan tahun 2024, BPIH sebesar Rp 93 juta, jamaah haji diakui hanya memiliki uang sebesar setoran Rp 25 juta ditambah dana yang manfaat tidak sampai Rp 3 juta,” katanya.

Pertanyaannya kata Dudung, bukankah dana lebih itu adalah riba. Dan jamaah haji membayar kekurangan setelah ada uang pengurang. Sehingga semula BPIH sebesar Rp 105 juta menjadi Rp 93 juta. Dan jamaah haji harus melunasi dengan nilai Rp 63 juta.

“Bukankah penghitungan pengurangan ini adalah subhat/ghoror,” tanya Dudung.

Kemudian tambahnya, jamaah haji yang diundang berangkat tahun 2024 adalah yang membayar porsi tahun 2015. Ketika menyetor porsi tahun 2015 BPIH Rp 32 juta. Ketika menyetor tahun 2015 akadnya untuk naik haji dengan nilai harga Rp 32 juta, dan tahun 2024 penerima uang menentukan secara sepihak dengan kekuasaannya bahwa biaya haji sebesar Rp 105 juta.

Padahal jelas kata Dudung, dalam sistem muamalah dilarang akad dua kali dan curang. (Zul)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru