 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI harus kerjasama lakukan pengecekan data. “Dinas Pendidikan lagi bahas itu (indikasi manipulasi KK), dari kemarin saya suruh Dinas Pendidikan sama Dinas Dukcapil”.){kind=link}
progresifjaya.id, JAKARTA – Guna memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru jalur jarak atau PPDB zonasi tak ada manipulasi kecurangan data di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI harus kerjasama lakukan pengecekan data. “Dinas Pendidikan lagi bahas itu (indikasi manipulasi KK), dari kemarin saya suruh Dinas Pendidikan sama Dinas Dukcapil”.
Hal ini diungkapkan, Pj (Penjabat) Gubernur, Heru Budi Heru Hartono seiring ramai pemberitaan soal temuan dugaan kecurangan dalam PPDB Kota Bogor jalur zonasi untuk tingkat SMAN.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya mendapati peserta PPDB zonasi tidak memiliki alamat jelas hingga terindikasi menitip identitas anak di KK orang lain yang domisilinya dekat dengan sekolah tujuan.
Menurut Heru, penjelasan Dinas Dukcapil DKI dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya praktik manipulasi KK dalam PPDB DKI 2023. Menurut Kepala Sekretariat Presiden itu, ada kira-kira 25.500 ribu orang yang masih berusia peserta didik pindah ke Jakarta sepanjang setahun kemarin.
Heru juga tidak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah (PR) dalam pelaksanaan PPDB DKI tahun ini. “Masih ada PR. Hari ini Dinas Pendidikan mengevaluasi beberapa data. Pihaknya belum mendetailkan data apa yang sedang dievaluasi Dinas Pendidikan,” tandasnya.
Penulis/Editor: Asep Sofyan Afandi