Monday, September 16, 2024
BerandaBerita UtamaPj Gubernur Heru Bersama Walikota Munjirin Hadiri Sarapan Pagi Makanan Bergizi Gratis...

Pj Gubernur Heru Bersama Walikota Munjirin Hadiri Sarapan Pagi Makanan Bergizi Gratis di SDN Gunung 01 Jakarta Selatan

progresifjaya.id, JAKARTA – Guna menyukseskan program makanan bergizi gratis di lingkungan SD (Sekolah Dasar), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus lakukan pelaksanaan uji coba kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah.“ Pelaksanaan kegiatan uji coba makan bergizi gratis di wilayah Jakarta merupakan yang ke 4 kalinya”.

Hal ini diungkapkan, Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin, saat menghadiri langsung sarapan pagi makanan bergizi gratis bagi ratusan siswa-siswi di SDN Gunung 01, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut menurut Heru Budi, kegiatan uji coba 650 paket makan bergizi gratis dengan menu sajian terdiri dari nasi goreng, telur, ayam, jeruk dan mentimun yang sudah melalui uji oleh pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menjamin kesehatan bagi anak-anak sekolah, dan uji kandungan kalori itu dilakukan pada setiap kotak makanan yang dibagikan, tuturnya.

Heru, menargetkan akan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan uji coba makanan bergizi gratis. “Berikutnya nanti yang belum Jakarta Barat, terus terakhir nanti Kepulauan Seribu,”tuturnya.

Menurut Heru, dalam pelaksanaan kegiatan uji coba makanan bergizi ini, pihaknya menggandeng PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, harga makanan bergizi gratis yang diberikan kepada para siswa-siswi SD di Jakarta itu berada dikisaran, Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

Pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023, dimana Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut.

Penulis/Editor: Asep Sofyan Afandi

Artikel Terkait

Berita Populer