progresifjaya.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak hanya sekedar ‘omon-omon’ saja menyatakan perang terhadap koruptor. Bahkan, Bowo panggilan akrab presiden pernah menyebut koruptor akan dikejar meski kabur sampai Antartika.
Ternyata, omongan presiden itu jelas terbukti, karena memasuki bulan ke enam pemerintahannya sudah banyak kasus korupsi yang diungkap Kejaksaan, KPK dan Polri. Baik kasus korupsi teri di daerah sampai korupsi kakap di pusat.
Lihat saja korupsi di BUMN yang begitu masif dengan kerugian negara fantastis, diungkap Kejagung dan KPK. Bahkan kata mantan Mekopolhukam, Mahfud MD kerugian negara yang begitu besar bisa diberikan ke seluruh rakyat Indonesia, dimana setiap orang mendapat Rp 20 juta perbulan.
Kesungguhan memerangi koruptor itu akan diwujudkan dengan membangun penjara di pulau terpencil khusus buat koruptor. Meski hal itu baru wacana, tetapi tidak mustahil rencana presiden ke 8 itu bisa terealisir. “Supaya bisa memberi efek jera,” kata presiden saat memberikan sambutan dalam pada suatu acara di Jakarta, minggu lalu.
“Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh, di tempat terpencil, supaya mereka gak bisa keluar malam hari. Kita cari pulau jadi kalau mereka mau keluar biar ketemu hiu,” kata Prabowo.
Menurutnya, korupsi hanya membawa kehancuran bagi satu negara. Selain itu koruptor juga kerap membuat rakyat susah. “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor, mereka harus mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat, saya tidak takut mafia manapun,” tegas Prabowo.
Rencana Prabowo bangun penjara di pulau terpencil khusus koruptor itu, disambut baik oleh KPK. Adalah Komisioner KPK Johanis Tanak. “Kalo perlu para koruptor yang di penjara tidak usah dikasih makan,” ujarnya sambil senyum simpul.
Akan lebih baik agar pemerintah menyediakan alat pertanian untuk koruptor bercocok tanam dan menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Artinya untuk makan mereka berusaha sendiri dengan menanam tumbuhan atau pohon produktif.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” ujar Johanis, Selasa (18/3).
Selain itu, Johanis berharap agar pidana badan minimal diubah menjadi 10 tahun. Ia meyakini hal itu akan memberi efek jera, baik bagi koruptor maupun orang lain agar takut berbuat korupsi.
“Hukuman pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Harapan saya dengan begitu orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” kata Johanis.
Sementara itu dukungan datang dari Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya. Namun dia mengusulkan agar penjara di pulau terpencil itu juga diperuntukkan bagi narapidana kasus lain guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi overkapasitas di atas 100 persen,” ujar Willy, Rabu (19/3).
“Artinya, kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” sambungnya.
Menurutnya, narapidana kasus korupsi yang berada di semua lapas di Indonesia. Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan narapidana kasus selain korupsi yang mencapai 122.186 orang. Atas dasar itu, Willy berpandangan bahwa wacana Prabowo tersebut juga harus dilihat sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan lapas, sekaligus mengatasi persoalan over kapasitas.
Penulis/Editor: Isa Gautama