Thursday, June 13, 2024
BerandaBerita UtamaProgram Lumbung Pangan Meninggalkan Segudang Masalah

Program Lumbung Pangan Meninggalkan Segudang Masalah

progresifjaya.id, JAKARTA – Food estate atau lumbung pangan adalah salah satu program strategis nasional dibawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan.

Presiden Jokowi sudah mempercayakan proyek ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto namun sayangnya ia terkesan setengah hati dalam menjalankan amanah.

Namun kenyataannya, program food estate justru gagal total dan meninggalkan segudang masalah.

Lahan yang dulu hutan lebat, sekarang dibabat menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan, ratusan hektar hutan dibabat untuk food estate.

Tapi apa yang terjadi ? Adalah disprestasi. Masyarakat kehilangan ruang publik. Bukannya memberikan manfaat, program ini justru mendatangkan gudang masalah bagi masyarakat.

Greenpeace Indonesia menemukan kegagalan di proyek lumbung pangan atau food estate di hutan, lahan gambut, dan di wilayah adat di Kalimantan Tengah.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan kegagalan itu berupa tanaman singkong di Kalimantan Tengah, yang berada di Kabupaten Gunung Mas.

“Kemenhan menanam singkong, tapi enggak tumbuh. Padahal sudah buka hutan gitu, ya,” kata Arie dikutip Tempo, Rabu (15/11).

Luas lahan yang disiapkan 31.719 hektare untuk lahan singkong. Temuan Greenpeace, setengah dari luas lahan itu sudah dicakup berbagai izin penggunaan lahan pribadi maupun fasilitas umum.

Lahan food estate itu mencakup lahan permukiman Desa Tampelas, Tewai Baru, Sepang Kota, dan Pematang Limau, di Kecamatan Sepang, Gunung Mas. Pematokan lahan itu, menurut laporan Greenpeace, menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak.

Kementerian yang dipimpin calon presiden Prabowo ini meneruskannya membuka 760 hektare hutan pada 14 November 2020. Greenpecae mencatat, pembukaan lahan singkong itu tanpa penilaian lingkungan.

Arie mengatakan, tak hanya di Gunung Mas, kegagalan food estate di beberapa daerah itu tidak menghasilkan tanaman yang sukses. Menurut dia, kegagalan terjadi karena kebijakan food estate tidak berbasis penelitian yang kredibel. “Selalu dibikin tergesa-tergesa,” ujarnya.

Kelalaian Prabowo Rugikan Negara Triliun Rupiah

Akibat kelalaian Prabowo membuat negara menelan kerugian yang cukup besar.

Implementator dari program lumbung pangan adalah PT Agrinas yang mana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang berafiliasi kepada Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto.

Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra dan lingkaran terdekatnya, diantaranya adalah 3 pemuda yang disebut kesatria jedi Prabowo, yang membantu Prabowo dalam pilpres kemarin.

Menurut para ahli, ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri

Agrinas dilaporkan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas. Agrinas memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini.

Beberapa proyek lumbung pangan ini yang tampak besar di antaranya terletak di empat provinsi, Seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Dalam perencanaan awalnya, biaya lumbung pangan sebagai proyek strategis nasional itu memiliki anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada 2020-2021. Sementara pada 2022 mencapai Rp 4,1 triliun.

Ratusan hektar hutan dibabat habis, masyarakat kehilangan sumber kehidupan berupa oksigen dan hasil lumbung pangan pun gagal. Kalau sudah begini, maka rakyatlah yang dirugikan. (Red)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru