progresifjaya.id, JAKARTA – Puluhan orang anggota aktivis yang menamakan dirinya Nurani’ 98, siang ini, Selasa 7 Januari 2025, mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Kedatangan aktivis ini untuk mendesak KPK mengusut secara tuntas dan transparan adanya dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden RI Jokowi dan keluarganya.
“Mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul keatas dan tajam kebawah. Siapapun sama dimuka hukum, termasuk mantan presiden Joko Widodo,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti kepada wartawan dalam keterangannya hari ini.
Tak hanya Ray Rangkuti, di Gedung KPK juga tampak akademis UNJ, Ubedillah Badrun, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto dan sejumlah aktivis lainnya.
Kedatangan mereka untuk memantau perkembangan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarga, yang sebelumnya telah mereka laporkan ke Direktorat PLPM KPK. Terlebih belum lama ini Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi sebagai presiden RI ke 7, dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup.
Adapun sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang pernah dinikmati Kaesang, dan juga kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi, Boby Nasution dan Kahiyang Ayu.
Sebelumnya KPK juga didesak diminta agar proaktif dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Jokowi sebagaimana yang dirilis oleh OCCRP.
“KPK jangan pasif dong, KPK harus aktif. Jangan menunggu laporan masyarakat, ” tegas Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf kepada wartawan yang dikutip progresifjaya.id dua hari lalu. (Zul)