Rabu, Oktober 5, 2022
BerandaOpiniRUU Sisdiknas, Harapan Atau Derita Baru Bagi Guru?

RUU Sisdiknas, Harapan Atau Derita Baru Bagi Guru?

Oleh: Joko Triyatno, S.Pd., SH., M.Pd.

ADA secercah harapan bagi para guru dengan rilisnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terbaru pada bulan Agustus 2022.

Namun tidak jarang juga membuat resah karena kabar dihapusnya tunjangan profesi guru (TPG) yang selama ini cukup menyejahterakan. Kondisi psikologis negeri ini sedemikian rupa karena beberapa alasan.

Dari segi regulasi persyaratan menjadi seorang guru tergolong sulit karena harus memiliki kualifikasi D IV/ S1, bersertifikat pendidik, dan lulus program induksi, dan masih berpredikat calon guru sebelum ketiga syarat tersebut terpenuhi.

Dari segi mendapatkan TPG juga tergolong sulit dan melelahkan dan cenderung kurang rasional, terlebih karena TPG dari proses yang melelahkan itu kalah dari kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) para pegawai struktural sebagai amanat pasal 58 PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di banyak daerah tingkat I maupun II para guru dikesampingkan dalam hal penerimaan TPP sehingga terjadi kesenjangan take home pay.

A. Harapan Baru

Benarkah pasal terkait TPG hilang dalam RUU sisdiknas tersebut? Ada dua hal yang harus dipahami untuk mengurai permasalahan tersebut, yaitu melihatnya dari segi kekhususan hukum dan meniliknya dari segi konten materi yang terdapat dalam RUU tersebut.

Pertama, menilik dari domain kekhususan (lex spesialis) bahwa terminologi TPG secara ekslisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan regulasi pelaksanaannya dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri.

Dengan demikian tidak ada keharusan bagi undang-undang lain—dalam hal ini RUU Sisdiknas–untuk mengakomodasi terminologi teknis TPG tersebut. Hal ini dipetegas dalam pasal 148 dan 149 RUU Sisdiknas.

Pasal 148 RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa ketika RUU tersebut diundangkan maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini (Sisdiknas).

Hal ini berarti istilah TPG dan berbagai ketentuan  operasional yang diatur berdasarkan UU No. 14/2005 masih berlaku dan tidak dicabut.
Pasal 149 RUU Sisdiknas hanya mempertegas bahwa dengan diundangkannya RUU ini maka sekaligus mencabut 3 undang-undang, yaitu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14/2005 tentng Guru dan Dosen, dan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Hal ini berarti RUU Sisdiknas ini melebur tiga undang-undang menjadi satu. Bagi guru dan dosen, RUU Sisdiknas ini adalah regulasi induk yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Guru dan Dosen yang dicabut.

Kedua, menilik dari konten materi terkait penghasilan guru (TPG) yaitu pasal 145 RUU Sisdiknas yang terdiri atas dua ayat. Ayat (1) berbunyi: Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat ini cukup jelas karena ketika nantinya RUU ini diundangkan maka akan menjadi aturan induk/lex generalis menggantikan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam ayat ini disebutkan secara eksplisit bahwa guru dan dosen tetap mendapatkan tunjuangan profesi sesuai amanat perundangan sebelumnya.

Ayat (2) RUU Sisdiknas berbunyi: Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima  saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, guru dan dosen yang belum tersertifikasi akan menerima tambahan penghasilan paling sedikit sama (1 kali) dengan penghasilan/pengupahan yang diterima. Guru/ dosen yang tergolong kategori ini adalah mereka yang baru secara kepegawaian maupun tidak memenuhi ketentuan jam minimal.

Poin penting dari ayat (2) ini adalah “menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama”. Redaksional tersebut menunjukkan bahwa negara akan memberikan “besaran penghasilan/pengupahan” kepada para guru dan dosen dan bukan sebesar gaji pokok.

Frasa tersebut berarti jika RUU diundangkan maka para guru dan dosen akan mendapatkan TPG/TPD atas parameter take home pay (gaji pokok dan tunjangan).

Pembacaan pasal 145 ayat (2) tersebut selanjutnya memberikan pertanyaan lanjutan pada ayat (1) terkait besaran tunjangan bagi guru dan dosen yang telah bersertifikat profesional.

Berapa besaran tunjangan bagi guru dan dosen pada ayat (1)?

Apakah mereka mendapatkan tunjangan lebih dari 1 kali gaji, bisa 2, 3, atau 4 kalinya berdasarkan UU Sisdiknas nantinya?

Hal ini tidaklah berlebihan karena imbas dari ayat (2) dimana guru/ dosen yang belum memenuhi kualifikasi menerima 1 kali gaji.

RUU sisdiknas ini cukup memberikan angin segar bagi para guru dan dosen karena akan memberikan penghasilan yang layak namun redaksionalnya perlu diperjelas terkait besaran tunjangan yang akan diberikan negara kepada kaum profesional pendidik di negeri ini.

Keberadaan aturan pelaksana di bawah undang-undang yang lebih rigid diperlukan untuk lebih memberikan kepastian hukum. Jika memang demikian good will dari pemerintah maka perlu didukung oleh semua pihak karena pemerintah sedang menerapkan hukum responsif yang visioner.

Dengan ditempatkannya ketentuan besaran TPG/TPD dalam aturan pelaksana (bukan undang-undang), maka akan menjadi dinamis dan adaptif  dengan situasi dan kondisi. Pemeritha akan relatif cepat dan mudah dalam dalam merubah aturannya.

B. Potensi Polemik: Bahasa Inggris Tidak Wajib

Rilisnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang digadang segera masuk Prolegnas masih menyisakan beberaa persoalan dan memerlukan kajian lebih lanjut. Salah satunya adalah terkait bab VIII tentang Kurikulum khususnya pasal 81 ayat (1) huruf c yang menyebutkan mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi salah satu muatan wajib bagi jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Upaya menjadikan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai muatan wjib sebenarnya tidak masalah dan memang seharusnya demikian karena Bahasa Indosesia adalah bahasa nasional negara kita. Namun, ada dampak hukum ketika terjadi pergeseran regulasi.

Pergeseran yang dimaksud adalah pasal 37 UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas huruf c hanya menyebutkan “bahasa” menjadi muatan wajibnya sedangkan RUU Sisdiknas menyebutkan secara spesifik dan eksplisit “Bahasa Indonesia” menjadi muatan wajibnya.

1. Dampak hukum

Dengan adanya penyempitan ruang lingkup regulasi akibat spesifikasi objek tersebut tentu membuat objek hukumnya menjadi sempit dan tunggal. Dalam hal ini hanya “bahasa Indonesia” yang diundangkan.

Konsekuwensi penerapannya berarti tidak ada bahasa lain yang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah semisal Bahasa Inggris yang pernah menjadi mata pelajaran wajib untuk Ujian Nasional. Namun sebaliknya, hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia saja yang wajib diajarkan dengan alokasi waktu dengan standar kualifikasi wajib tersebut.

Perlu diketahui, pasal 37 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas huruf c yang hanya menyebutkan “bahasa” sebagai mata pelajaran muatan wajib, maka penerapannya adalah dengan dijadikannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kelompok mata pelajarn wajib tersebut.

Namun dengan spesifikasi objek dalam RUU sisdiknas ini tidak ada lagi alasan untuk menjadikan pelajaran Bahasa Inggris sebagai objek yang diperhatikan.
Posisi wajib dan tidaknya mata pelajaran di sekolah sedikit-banyak akan berpengaruh pada penyusunan struktur kurikulum terkait alokasi jam pelajarannya dalam satu tahun pelajaran berjalan.

Para pengambil kebijakan tentu akan memberikan prioritas bagi hal-hal yang tergolong wajib sesuai amanat undang-undang daripada yang tidak.

Oleh karena itu, ketika nantinya RUU Sisdiknas ini diundangkan akan berdampak pada pengurangan jumlah jam pelajaran dan akibatnya banyak guru tidak dapat terpenuhi 24 jam pelajaran sebagai syarat minimum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Jika hal ini terjadi maka kesejahteraan guru yang didambakan pun terlepas dari genggaman. Para guru yang tidak terpenuhi syarat kualifikasinya akan masuk pada golongan pasal 145 ayat (2) dan hanya mendapatkan penghasilan paling sedikit sama dengan penerimaan bulanan. Tentu hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika terjadi demikian, dan akan menimbulkan ketidakadilan baru yang kurang antisipasi.

2. Posisi Bahasa Inggris

Posisi Bahasa Inggris dalam dunia pendidikan kita adalah sebagai bahasa asing (foreign language) dan bukan sebagai bahasa kedua (second language). Meskipun demikian dengan mempelajari mata pelajaran ini diharapkan para peserta didik dapat memiliki kompetensi bahasa internasional yang baik dan bersaing dalam era global.

Banyak kosakata umum maupun teknis jurusan (Bahasa Inggris untuk sekolah SMK dan kuliah jurusan) yang menjadi bahasa serapan dan harus dipahami maknanya dengan baik oleh para peseta didik.

Untuk membangun bahasa Indonesia dalam bidang ilmiah masih diperlukan kosakata yang lebih banyak lagi agar komprehensif dan ilmiah. Di sini peran bahasa serapan dari Bahasa Inggris sangat diperlukan demi alasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena alasan regulasi sebagai apek formal dan alasan strategis sebagai aspek material tersebut, maka penulis berpendapat dan memberi masukan sebagai berikut; pertama, muatan mata pelajaran wajib yang dirancang dalam RUU Sisdiknas ini agar segera dikembalikan seperti semula dalam pasal 37 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang masih berlaku dimana penerapannya mengakomodir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya yang releven dengan dunia pendidikan kita; kedua, agar Pusat Lembaga Bahasa kita bekerja lebih keras untuk menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang utuh dan final dari segi tata bahasa (grammar), makna (semantic), ejaan (pronounciation), hingga komputerisasi/ kodifikasi yang canggih (advanced).

C. Wajah Kusut Guru: TPG vs TPP

Ramainya pemberitaan terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di berbagai daerah disebabkan karena adanya kesenjangan antara TPP bagi guru (dan pengawas) dengan pegawai tata usaha sekolah khususnya dan pegawai struktural pada umumnya.

Akhirnya, wacana publik mengemuka pada suatu pembandingan tunjangan profesi guru (TPG) dan TPP. Apa itu TPG dan apa pula TPP?

Diruntut dari regulasinya, TPG merupakan amanat Undang-Undang RI No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal 16 menyebutkan Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok.

Namun pasal 16 ayat (4) selanjutnya menyebutkan tentang ketentuan lebih lanjut tentang TPG yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah RI No. 74/2008 Tentang Guru pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Tidak hanya itu, ketentuan tersebut masih menuntut syarat mutlak lainnya dalam ayat (2) Program pendidikan profesi diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV.

Apakah cukup di situ persyaratan untuk mendapatkan TPG?

Tentu tidak, Ketentuan yang ada di bawah PP, yaitu Permenpan-RB No. 16/2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menambahkan syarat mutlak lainnya di samping sertifikat pendidik dan ijazah. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 30 ayat (1) huruf d, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalarn masa program induksi.

Jadi, ada tiga syarat mutlak yang harus dimiliki seorang guru professional untuk mendapatkan TPG yaitu sertifikat pendidik, ijazah S-1/ D-IV, dan sertifikat program induksi.

Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi sehingga PNS tersebut sah menyandang predikat guru profesional dan berhak mendapatkan  TPG sebesar satu (1 kali) gaji pokok.

Apa yang terjadi bagi guru jauh berbeda dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) para pegawai struktural sebagai amanat pasal 58 PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih, pemberian TPP ini hanya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD. pasal 58 ayat (1) PP No. 12/2019 berbunyi: “Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Karena kebijakam pemberian TPP ini didelegasikan kepada kewenangan daerah maka tak jarang justru menimbulkan masalah baru. Sering terjadi ketidakadilan karena pemberian TPP tidak berpegang pada regulasi kelas jabatan.

Guru sebagai pegawai jabatan fungsional “ditinggal” dalam keadaan tidak memiliki posisi tawar dan hanya mendapatkan TPP yang tidak sebanding dengan para pegawai jabatan struktural. Pemberian TPP secara bulanan dan tidak melalui proses seperti TPG besarannya justru melebihi TPG itu sendiri.

Rekomendasi

Dengan memperhatikan rasionalitas permasalahan di atas dan optimisme penulis akan political will pemerintah, maka penulis merekomendasikan kepada pemerintah/ para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Agar pemerintah serius meningkatkan kesejateraan para guru, meneliti penghasilan PNS (jabatan fungsional dan struktural) agar adil dan sesuai kelas jabatan dengan mengacu sistem merit yang sedang dibangun oleh MenPAN-RB. Dengan diterapkannya hokum responsif, pemerintah diharapkan menenteramkan para guru hingga menyelaraskan skema take home pay para pegawainya sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif dan saling mendukung.

2. Mereview aturan tentang sertifikasi dan besaran nominalnya yang mengacu pada semangat penghargaan profesi guru sebagai pendidik generasi bangsa. Sertifikasi guru yang tergolong sulit dan melelahkan adalah amanat UU Guru dan Dosen sebagai hukum khusus (lex spesialist) yang mengatur para pendidik. Dengan dicabutnya hukum khusus tersebut nantinya agar proses sertifikasi mengacu prinsip kemanfaatan dan besaran tunjangan yang diberikan mengacu profesionalisme dan kepantasan.

3. Mereview mekanisme naik pangkat bagi para guru agar dapat terlaksana dengan terukur dan sesuai kualifikasi. Diberlakukannya aturan naik pangkat dengan sistem baru sejak tahun 2013 menurunkan persentase naik pangkat para guru di Republik ini. Seorang guru dapat naik pangkat harus memenuhi unsur utama dan penunjang dalam penilaian angka kredit (PAK) tahunan. Unsur penunjang hanyalah unsur tambahan berupa keanggotaan organisasi profesi maupun hal-hal yang kurang esensial dalam profesi. Sedangkan unsur utama terdiri dari dua klasifikasi.

Klasifikasi pertama yaitu pendidikan yang hanya dinilai dari kualifikasi pendidikan saat pengangkatan pegawai dan lulus prajabatan.

Klasifikasi kedua merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan varian penilaiannya berupa administrasi pembelajaran; dan melaksanakan ketugasan yang releven dengan menjadi kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, dan mengawasi proses penilaian sekolah.

Klasifikasi pertama dan kedua ini tergolong mudah dan dapat dilaksanakan oleh semua guru di wilayah hukum Indonesia.

Klasifikasi ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan diklat pengembangan profesi dan melakukan publikasi ilmiah.

Banyak guru tidak dapat naik pangkat karena tidak terpenuhi angka kredit publikasi ilmiah ini.

Permasalahan di bawah menjadi sangat kompleks jika kita bertanya kenapa peblikasi ilmiah menjadi kartu mematikan kepangkatan bagi para guru.

Jawabnya karena belum terciptanya iklim ilmiah masyarakat, penghasilan belum sebanding dengan biaya hidup, dan masalah teknis seputar pengerjaan dan proses penilaian publikasi ilmiah itu sendiri.

Pemerintah harusnya bertindak bijak dengan menciptakan stimulus/apresiasi bagi para guru yang melakukan publikasi ilmiah atau justru menghapus ketentuan tersebut demi kebaikan bersama.

Dengan rendahnya persentase naik pangkat para guru justru akan menimbulkan masalah baru bagi kepegawaian dan akhirnya berdampak pada mutu pendidikan itu sendiri.

4. Bagi pemerintah daerah hendaknya tidak memperkusut pendidikan dengan menambahi aturan yang memperberat guru. Pendidikan adalah domain kewenangan pusat yang diatur di bawah undang-undang dan aturan pelaksana hingga level kementerian sehingga tidak dibenarkan jika daerah turut memberikan regulasi yang menyulitkan tersebut.

Demikian ulasan serta masukan bagi dunia pendidikan di republik tercinta kita. Semoga para pendidik makin meningkatkan profesionalitasnya agar menarik perhatian stake holders untuk benar-benar memberikan regulasi yang menguntungkan bagi para pendidik.***

Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru