progresifjaya.id, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir juga menampik tudingan bahwa ia dan kolega-kolega Menteri lainnya terlibat dalam bisnis Tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Melalui Staf Khususnya, Arya Sinulingga, Erick Thohir menyebut, tudingan keterlibatannya di bisnis PCR sangat tendensius dan tidak berdasar.
“Isu bahwa pak erick bermain tes pcr itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia,” ujar Arya kepada awak media, Selasa (2/11/2021).
Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir, kata Arya, tes PCR yang dilakukan baru sebanyak 700 ribu.
“Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97.5 persen lainnya dilakukan pihak lain,” ungkap Arya.
Ia justru mempertanyakan tudingan bahwa Menteri BUMN bermain tes PCR. Arya menyebut tudingan itu tak berdasar.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” tutur Arya.
Kemudian, di GSI-nya sendiri, lanjut Arya, diakui ada yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini menurutnya yayasan kemanusiaan. Sahamnya pun disebut hanya 6 persen.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas Arya.
Arya juga menyebut bahwa sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah tidak aktif lagi di yayasan Adaro.
“Kemudian di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Pak Erick Thohir sejak jadi Menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperi itu kita harus lebih clear melihat semua,” tegasnya Arya lagi.
Terakhir, kata Arya, ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. “Hingga sejauh ini, Pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk kepada laboratorium tertentu kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes,” pungkasnya.
Penjelasan Luhut Melalui Jubirnya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi menampik tudingan terlibat dalam bisnis Tes Polymerase Chain Reaction (PCR). LBP ramai disebut sebagai salah satu pemegang saham GSI Lab.
“Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra (TBS) sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” ujar Jodi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/11).
Kemudian terkait GSI Lab, Jodi mengakui, Menko Marinves Luhut pernah diajak oleh koleganya dari Grup Indika, Adaro, dan Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas test yang besar.
“Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” demikian jelas Jodi.
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat dibidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid-19,” jelasnya.
Jodi juga memastikan, sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham.
“Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, kalau tidak salah lebih dari 60 ribu test yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di Wisma Atlet,” tuturnya.
“Seperti yang sudah saya jelaskan juga di atas, partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha bapak untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain tadi donasi pemberian alat-alat test PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus seperti yang saya sebutkan di atas. Pak Luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu start up di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma,” sambungnya.
Maka itu, Jodi memastikan tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI. Apalagi, menurutnya, Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat.
“Perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi (liburan) Natal dan Tahun Baru (Nataru) ya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto dalam tulisan di akun Facebooknya menyampaikan apresiasi atas laporan investigasi yang dilakukan Majalah Tempo dan kemudian diterbitkan dalam Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2021 tentang sejumlah laboratorium yang diduga dimiliki sejumlah pejabat di tanah air.
“Terima kasih Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2021, yang secara khusus menulis artikel ‘Kongsi Pencari Rezeki’. ‘Sejumlah laboratorium tes PCR dimiliki politikus dan konglomerat. Meraup untung saat pandemi Covid-19’,” demikian teaser-nya.
“Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatan-nya bekas Wakil Menteri BUMN,” tulis Agustinus dikutip dari akun Facebook-nya.
Editor: Hendy