progresifjaya.id, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi dugaan kebocoran jutaan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, peristiwa ini merupakan sebuah keteledoran yang dilakukan KPU.
Atas peristiwa ini, Cak Imin menduga adanya upaya yang sistematis oleh sejumlah oknum untuk mengganggu pelaksanaan pemilu.
“Menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu,” kata Cak Imin di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengajak semua pihak untuk mengontrol KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dia juga mengajak semua pihak untuk sama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Ya ini menunjukkan keteledoran kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu,” ujarnya.
Patroli Siber
Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang viral belakangan ini.
Kebocoran data itu diketahui setelah pihak Dittipidsiber Bareskrim Polri melalukan patroli siber.
“Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar.
Vivid menjelaskan, temuan dugaan kebocoran data itu juga tengah diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Selain itu, Adi Vivid mengatakan koordinasi juga terus dilakukan penyidik dengan KPU soal temuan tersebut.
“Saat ini tim CSIRT sedang berkordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos memastikan pihaknya telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri untuk mendalami dugaan peretasan ratusan jumlah data pemilih.
“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes Polri. Sudah kita koordinasikan lagi di-crosscheck dulu ya,” kata Betty.
Betty menjelaskan kejanggalan dugaan peretasan yang belum terbukti kebenarannya tersebut. Sebab, total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) hanya mencapai 204.807.222 pemilih. Sementara, yang diklaim diretas angka pemilihnya mencapai 252 juta orang.
“Ya kan teman-teman tahu berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan (DPT) sedunia kan. (Angkanya) gak sampai segitu,” tutur dia.
Isu Data Bocor
Adapun isu dugaan kebocoran data pemilih milik KPU diungkap oleh akun jejaring media sosial X (sebelumnya Twitter), @p4c3n0g3.
Dalam narasi yang dibuat, pihak penjual data KPU itu bernama Jimbo dengan harga hingga dua bitcoin atau setara dengan 74.000 dolar AS (Rp1,14 miliar).
“Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data2 dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field2 seperti NIK, NKK, no_ktp, nama, tps_id, difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir dll. Data2 tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI. #DataBreach,” cuit akun tersebut.