Sunday, July 14, 2024
BerandaHukum & KriminalStefanus Gunawan : Pertimbangan Hukum PN Jakut Benar dan Tepat, Hutang Piutang...

Stefanus Gunawan : Pertimbangan Hukum PN Jakut Benar dan Tepat, Hutang Piutang Ranah Keperdataan

progresifjaya.id, JAKARTA – Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melepaskan terdakwa Sugianto Wijanto dari semua tuntutan hukum sudah benar dan tepat, pertimbangan hukum hakim yang memeriksa dan mengadili perkara didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

“Menyatakan perbuatan ia terdakwa Sugianto Wijanto terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan jaksa, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan dalam lingkup perkara perdata,” ujar majelis hakim pimpinan Dian Erdianto, SH., MH., didampingi Yamto Susena, SH., MH., dan Slamet Widodo, SH., MH., di PN Jakarta Utara.

Pertimbangan hukum majelis hakim sangat benar dan patut melepaskan terdakwa, karena awalnya perkara adalah hutang piutang dengan bunga serta jaminan, dimana terdakwa ingkar janji/wanprestasi.

Hal itu diungkapkan Stefanus Gunawan, SH., M.Hum., dari Kantor Pengacara “Stefanus & Rekan” selaku penasehat hukum terdakwa Sugianto Wijanto usai mendengar putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (22/6-2023).

Dia tambahkan, awal mula kejadian adalah pinjaman uang untuk modal usaha dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan itu pun telah pula diterangkan oleh saksi pelapor/korban Andi Suwasono didepan majelis hakim.

Keterangan pelapor, kata dia, juga dipertegas saksi Notaris Farida, SH., M.Kn., dimana dia sendiri yang telah membuat Surat Perjanjian Hutang antara terdakwa dengan pelapor yang dituangkan dalam bentuk Akta Surat Hutang No. 43 tanggal 11 Desember 2019.

“Saya sebagai penasehat hukum terdakwa Sugianto Wijanto sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, karena majelis hakim tersebut dengan bijaksana, juga secara cermat dan teliti telah memutus perkara sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,” kata Stefanus Gunawan ketika ditemui Progresif Jaya usai pembacaan putusan.

Sebelumnya dalam pembelaannya disebut, perkara tersebut berawal dari peminjaman modal usaha dari terdakwa Sugianto Wijanto kepada saksi pelapor/korban Andi Suwasono sebesar Rp 3,5 miliar dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM), maka jelas perkara tersebut bukanlah dalam ruang lingkup perkara pidana, melainkan ranah keperdataan.

“Kliennya selaku Komisaris PT Sugi Abadi Jaya (PT SAJ) sama sekali tidak ada niat merugikan orang lain, secara pribadi dia berusaha membayar hutang dengan memberikan jaminan SHM, sekalipun bukan hutangnya secara pribadi dan dia bukan pula selaku direktur perusahaan,” kata Stefanus.

Secara hukum, tambah Stefanus, permasalahaan perkara telah pula dipertegas keterangan Notaris, bahwa hutang tersebut bukan atas nama pribadi Sugianto Wijanto dengan Andi Suwasono, namun antar badan hukum, yakni, PT. SAJ dengan PT Bima Perkasindo (PT. BP).

Awalnya, kata dia, terdakwa Sugianto Wijanto selaku Komisaris PT. SAJ mendapat kuasa dari direksi perusahaan untuk mencari suntikan modal usaha, karena itu dia mendatangi Andi Suwasono dari PT BP, dan mendapat pinjaman dengan kesepakatan bunga 10% untuk jangka waktu 14 hari, atau 20% sebulan.

Namun, tambahnya, dari jumlah hutang yang dia terima hanya sebesar Rp 3,150 miliar, dimana jumlah hutangnya telah dipotong sebesar Rp 350 juta sebagai pembayaran hutang dimuka yang artinya jumlah jutangnya hanya sebesar Rp 2,750 miliar, dan seiring berjalannya waktu, terdakwa pun telah memberikan bayaran sebesar Rp. 350 juta pada 26 Desember 2019, dan sebesar Rp. 50 juta tanggal 17 Januari 2020, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 400 juta.

Stefanus Gunawan, SH., MH., dari Kantor Pengacara “Stefanus & Rekan” selaku penasehat hukum terdakwa Sugianto Wijaya ketika membacakan pembelaan

“Meski bukan hutang pribadi klien kami, tetapi klien kami tetap bertanggung jawab, maka dia menyerahkan harta miliknya sebagai jaminan hutang, berupa tiga SHM tanah di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara, seluas 810 M2, beserta tambahan dua SHM di Jelupang, Tangerang Selatan, masing-masing luasnya 60 M2 dan 90 M2,” terang Stefanus.

Dia tambahkan, Andi Suwasono berharap pembayaran hutangnya dengan uang, bukan pembayaran dengan jaminan tanah, maka terdakwa menyerahkan tiga lembar cek sebagai jaminan dan telah disepakati bersama.

Dua lembar cek pertama dan kedua diganti lantaran jumlah yang tertera tak sesuai dengan hutang pokok dan bunga. Baru kemudian diberikan cek ketiga pada tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp. 4,6 miliar.

Namun, lanjutnya, pada 13 Juli 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa, Andi Suwasono mencairkan, tapi ditolak bank karena saldo tak cukup, atas penolakan bank tersebut Andi Suwasono melaporkannya ke Polisi atas dugaan penipuan.

Dikatakannya, yang bertanggungjawab adalah PT SAJ, bukan terdakwa secara pribadi, sekalipun posisinya sebagai peminjam uang, dimana posisinya di perusahaan hanya selaku Komisaris, bukan direktur.

Sementara itu, kata Stefanus, tiga SHM yang dijadikan jaminan nilainya ditaksir sebesar Rp. 16 miliar apabila diuangkan, maka nilai nominalnya jauh lebih besar dari sisa utang PT SAJ kepada PT BP.

“Ya, kami selaku penuntut umum (PU) akan mengajukan upaya hukum Kasasi, karena amar putusan majelis hakim juga dengan jelas mengatakan perbuatan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, walupun menurut majelis hakim perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami akan tetap membuktikannya nanti dalam bukti – bukti bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana,” kata Subhan NH, SH., dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, ketika ditemui, Senin (26/6-2023). (ARI)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru