Monday, July 15, 2024
BerandaBerita UtamaTanda Jokowi Panik: Ucapannya Menggemparkan Politik

Tanda Jokowi Panik: Ucapannya Menggemparkan Politik

progresifjaya.id, JAKARTA – Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh kampanye dan memihak menggemparkan politik saat ini. Di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Jokowi justru punya penilaian tersebut bahwa seorang Presiden boleh, kok, kampanye dan memihak. Hanya saja, kata Jokowi, kegiatan tersebut tidak menggunakan fasilitas negara

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai jika ucapan Jokowi sebuah tanda kepanikan.

“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan,” ujar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Partai dari koalisi Perubahan itu mengatakan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan berpihak kepada rakyat. “Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat,” bebernya.

Jazilul menyebut sudah waktunya semua pihak pukul kentongan. Menurut ini sebuah peringatan bahwa demokrasi di Republik ini sedang cacat. Ia bahkan menilai ini sinyalemen adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

“Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” tegasnya.

Jazilul menambahkan, keperpihakan presiden akan membuat pandangan rakyat menjadi sensitif. Sebab hal itu menimbulkan spekulasi jika Presiden memang menginginkan kekuasaannya berlanjut, secara tidak langsung.

“Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu,” jelasnya.

Jazilul menyebut keberpihakan pada nepotisme atau KKN menyebabkan kesenjangan sosial. Padahal dalam reformasi 1998, nepotisme haram dilakukan karena mencoreng ketidakadilan pemerintah.

“Saya perlu ingatkan kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintah yang tidak bersih dan berwibawa,” bebernya.

Secara terpisah, mendengar ucapan Jokowi itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun beri tanggapan. Menurutnya masyarakat akan bisa menilai sendiri atas ucapan Jokowi tersebut.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut publik akan mencerna dan menakar pandangan tersebut. Ucapan Jokowi pastinya ada tujuan tertentu.

“Menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, atau menimbang pandangan tersebut,” ujarnya.

Anies mengaku heran, sebelumnya Jokowi mengaku akan siap berlaku netral.

Hanya saja semakin ke sini, keberpihakan Jokowi semakin terlihat jelas ke mana arahnya.

“Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” tukas Anies.

Seperti diketahui kecondongan Jokowi menyusul putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka alias Gibran, maju menjadi cawapres pasangan Prabowo Subianto.

Ketika Jokowi berada di kawasan Surakarta dan Sragen, Jokowi sempat bagi-bagi bantuan sosial. Anehnya Jokowi dan istrinya, Iriana Jokowi, turut terlibat membagi-bagikan bansos kepada warga. Sejumlah pihak menilai jika ini adalah salah satu kampanye Jokowi yang mulai terang-terangan dilakukan.

Presiden Boleh Berkampanye, Asalkan…

Jokowi mengatakan sebelumnya bahwa Presiden punya hak berdemokrasi dan berpolitik. Oleh karena itu menurutnya, Presiden pun boleh berkampanye dan berpihak. Asalkan, kata Jokowi, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

“Hak demokrasi, hak politik semua orang,” buka Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu.

“Setiap Menteri sama saja. Yang penting, Presiden itu boleh, loh, kampanye, Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” katanya.

Jokowi kembali berseloroh, baik Presiden dan Menteri, selain seorang pejabat publik, tetapi juga seorang politisi. Sehingga, kata Jokowi, di masa kampanye ini Presiden boleh berpolitik. Menurutnya yang membedakan boleh dan tidak boleh hanya fasilitas negara.

“Kita ini, kan, pejabat publik sekaligus pejabat publik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja,” tukasnya. (Red)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru