progresifjaya.id, PANDEGLANG – Menanggapi gencarnya pemberitaan media massa dan aksi unjuk rasa aktivis dan mahasiswa menyoal dugaan penyimpangan Bantuan Sosial Beras (BSB) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM -PKH) di Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, menyulut kemarahan bercampur kekesalan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Banten.
Hal tersebut terungkap saat aktivis dan mahasiswa menggelar audiensi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Senin (23/11/2020).
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial, Hj Nuriah mengaku akan turun langsung dan akan menindaklanjuti permasalahan dugaan pungutan liar BSB KPM PKH yang dilakukan oknum perangkat Desa Karyasari tersebut.
“Kami akan turun langsung untuk menindaklanjuti masalah ini. Bahkan tidak hanya kami dari Dinas Sosial yang akan turun melainkan dari inspektorat dan Polres Pandeglang juga akan turut serta ke lapangan,” ujar Nuriah.
Di tempat terpisah, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Andang Suherman mengapresiasi pernyataan dari Hj Nuriah yang akan menindaklanjuti permasalahan dugaan pungli program BSB di Desa Karyasari yang kini ramai menjadi konsumsi publik tersebut.
“Langkah yang akan diambil Bu Kadis itu sudah tepat dan sudah semestinya beliau, Hj Nuriah melakukan itu dengan turun ke lapangan. Dan jika dugaan itu benar, kita berharap Kadis dapat memberikan sanksi tegas terhadap oknum prades yang bersangkutan. Dan, jika perbuatannya telah melanggar hukum dan bisa masuk ranah pidana, maka kita juga meminta kadis untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar memeriksa oknum pelaku pungli untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya itu,” pungkas Pemimpin Redaksi indonesiasatu.id wilayah Propinsi Banten kepada awak media.
Penulis: Dede
Editor: Hendy