Monday, May 19, 2025
BerandaBerita UtamaTimbulkan Heboh di Masyarakat: Pengadaan Baju Dinas Mewah Anggota DPRD Kota Tangerang...

Timbulkan Heboh di Masyarakat: Pengadaan Baju Dinas Mewah Anggota DPRD Kota Tangerang Dibatalkan

progresifjaya.id, TANGERANG – Heboh soal baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang yang pakai bahan branded fasyen Louis Voitton seharga Rp 675 juta, akhirnya dapat  diredam.

Hal ini terjadi setelah, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo memutuskan membatalkan pengadaan baju dinas mewah itu.

Menurut Gatot, keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. “Jadi untuk pengadaan baju dinas anggaran tahun 2021 ini kita batalkan,” kata Gatot.

Sebelumnya masyarakat Kota Tangerang masih heboh soal anggaran pengadaan baju dinas anggota dewan tahun 2021 ini yang begitu besar sampai Rp 675 juta. Padahal, anggaran tahun sebelumnya cuma Rp 312,5 juta. Naik sampai dua lipat.

Umumnya mereka mempertanyakan anggarannya bisa naik sampai 100 persen dari tahun 2020. Itu jelas pemborosan.

Akibat besarnya anggaran itu, mungkin Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) DPRD setempat bingung untuk menghabiskannya. Sebab,  jika digunakan untuk beli bahan biasa atau tekstil merk dalam negeri, paling menghabiskan dana separohnya.

Makanya dicari bahan mewah terkenal yang harganya mahal untuk seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang itu seperti Louis Voitton.                    

Untuk diketahui pakaian dari bahan Louis Voitton biasa digunakan untuk fesyen dan banyak dipakai oleh orang-orang tajir dan kaya raya. Harganya memang mahal tapi mutunya juga terjamin.

Pemilik Louis Voitton itu sendiri adalah miliarder asal Prancis Bernard Arnault yang kini menduduki posisi pertama sebagai orang terkaya di dunia. Arnault merupakan Chairman dan CEO Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).

Bahan branded dari Prancis ini menjadi pilihan untuk baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang. Baju dari bahan merk Louis Vuitton digunakan untuk pakaian dinas harian (PDH) masing-masing anggota akan mendapat 2 stel.

Kemudian merk Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), lalu merk Theodore untuk pakaian sipil harian (PSH) dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL) masing-masing anggota 1 stel.

Atas pemilihan bahan-bahan branded itu, kehebohan terjadi di masyarakat. Mereka mengatakan pemborosan dikaitkan dengan pandemi covid 19 yang membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat sulit.

Bagaimana tidak menjadi kehebohan publik, karena merk bahan pakaian mewah kelas dunia ini harganya mahal. Padahal bahan atau tekstil produksi dalam negeri tidak kalah kualitanya dengan merk luar negeri.

Menurut mereka di Tangerang sendiri banyak pabrik tekstil yang produksinya kualitas ekspor. Kenapa tidak pesan dari sana. Harganya pasti jauh lebih murah dari bahan-bahan impor ternama.

Sepantasnya baju dinas anggota dewan itu sejatinya produksi lokal saja. Tekstil buatan Indonesia juga berkualitas baik, kenapa harus pesan produk impor.

Belakangan, pemenang tender pengadaan baju anggota dewan CV Adhi Prima Sentosa diduga fiktif. Pasalnya alamat yang perusahaan itu di Cirebon ternyata bodong. Pemilik rumah alamat tersebut menyatakan tidak ada CV tersebut di situ.

Tidak itu saja, pihak Louis Voitter di Indonesia membantah ada kerjama atau menjadi pensuplai bahan mewah itu untuk digunakan sebagai baju anggota DPRD Kota Tangerang.

Akhirnya heboh dan polemik pengadaan baju dinas anggota dewan berhenti sampai di sini, setelah pengadaan pakaian dinas anggota dewan itu dibatalkan.

Artinya, tahun ini tidak ada anggaran untuk pengadaan baju tersebut, meski tendernya sudah dimenangkan CV Adhi Prima Sentosa.

Editor: Isa Gautama

Artikel Terkait

Berita Populer