Tuesday, July 23, 2024
BerandaNusantaraTokoh Masyarakat Selatan Banten: Harga Mati Cilangkahan Lepas dari Kabupaten Lebak

Tokoh Masyarakat Selatan Banten: Harga Mati Cilangkahan Lepas dari Kabupaten Lebak

progresifjaya.id, LEBAK – Tokoh masyarakat Selatan Banten Erwin Komarasukma mengatakan harga mati Cilangkahan lepas dari induknya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan.

“Kita berharap Cilangkahan segera definitif menjadi  kabupaten dan terlepas dari Kabupaten Lebak,” kata Erwin saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Senin.

Perjuangan Cilangkahan yang terdiri dari 10 kecamatan digaungkan oleh para tokoh Selatan Banten sekitar 20 tahun lalu setelah Provinsi Banten terbentuk.

Selanjutnya ,pada 2005 kembali diperjuangkan oleh para tokoh Selatan Banten hingga terbentuk petisi dengan menyampaikan aspirasi kepada DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk pemekaran Cilangkahan.

Bahkan, terbentuk panitia dan kepengurusan Badan Koordinasi (Bakor) Cilangkahan.

Namun, langkah tersebut terkendala adanya “moratorium” atau penghentian sementara pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan Kemendagri.

Dengan demikian, saat ini  berbagai elemen  mulai  tokoh Selatan Banten, tokoh Bakor Cilangkahan, akademisi, pemuka agama, cendikiawan, guru dan seluruh masyarakat kembali menyuarakan dengan menuntut Presiden Jokowi Widodo segera mencabut “moratorium” DOB bersama daerah lainnya.

Selain itu juga segera Cilangkahan secara definitif menjadi kabupaten dan terlepas dari induknya Kabupaten Lebak.

Pemekaran Cilangkahan itu,kata dia, karena jauh tertinggal pemerataan pembangunan baik sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Selain itu juga  masyarakat Selatan Banten untuk mengurus pelayanan pemerintah cukup berjauhan ke Kota Rangkasbitung sebagai Ibu Kota Kabupaten Lebak hingga menempuh perjalanan 2,5 sampai 4 jam.

Disamping itu juga infrastruktur di wilayah Cilangkahan kondisinya banyak yang buruk, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi demikian, tentu harapan dan dambaan masyarakat Cilangkahan  ingin terbentuk kabupaten sendiri dan  dapat mengejar ketertinggalan pembangunan itu untuk mewujudkan  kesejahteraan.

Selama ini, kata dia, kekayaan alam di wilayah Cilangkahan cukup kaya, seperti sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Kekayaan alam itu dipastikan mampu menyumbangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat besar untuk pembangunan daerah.

“Kami bersama masyarakat pada tanggal 31 Juli 2024 akan mendatangi DPR dan Istana untuk minta presiden mencabut moratorium agar Cilangkahan untuk menjadi kabupaten dan lepas dari induknya dari Kabupaten Lebak,” kata mantan anggota DPRD Lebak. (R. R)

Artikel Terkait

Berita Populer

komentar terbaru