progresifjaya.id, JAKARTA – Tiga tokoh muda Betawi terdiri dari Drs.Munir Arsyad, Ustad.Firdaus Turmudzi,S.Ag.,M.Hum, dan Ladunni, berharap putra asli terbaik Betawi dapat, dan bisa tampil untuk memimpin Jakarta. Pemimpin Jakarta yang berasal dari Betawi dipandang dapat berpihak kepada masyarakat asli Jakarta.
“Kami inginkan putra Betawi tampil lagi, untuk rebut Jakarta ini sehingga kebijakan dapat berpihak sama Betawi karena selama ini kami khawatir kebijakan Pemda tidak berpihak terhadap putra Betawi, akhirnya diabaikan,” hal ini, diungkapkan ketiga tokoh muda, kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Munir tokoh muda Betawi asal Jakarta Timur menilai, tidak semua pemimpin Jakarta betul-betul memperjuangkan masyarakat Betawi, pemimpin yang ada selama ini hanya menggunakan warga Betawi untuk identitas kepentingannya semata. “ Banyak anak Betawi layak memimpin Jakarta sebagai Gubernur yang memiliki moral, mengerti serta paham masalah wilayah serta mumpuni, mempunyai keinginan besar membangun Jakarta . Yang tahu jeroan Jakarta ya anak Betawi, masalahnya yang sekarang itu bukan dari Betawi tapi ulah orang luar Betawi.
Ia tak menyebut siapa sosok putra Betawi kelak yang tepat memimpin Jakarta. Namun, menurut dia, yang penting yang memiliki moral, mengerti persoalan wilayah, dan mempunyai keinginan membangun Jakarta. “Yang pasti kalau jeroannya Jakarta, kan, ya Betawi. Persoalan yang sekarang bukan dari anak Betawi, tapi dari orang luar Betawi, sehingga harus kembali untuk ditata ulang,”tutur, Munir.
Hal senada diucapkan, Firdaus Turmudzi tokoh muda asal Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai generasi muda penerus pembangunan bangsa bertekad menyusun kekuatan untuk mencalonkan, dan memenangkan anak Betawi asli menjadi Gubernur di tanah kelahirannya.
Menurut Firdaus, untuk mewujudkan calon pemimpin Jakarta asal Betawi silaturahim antar organisasi masyarakat Betawi dan para tokoh itu penting. “Masalahnya saat ini jalinan silaturahim sesama organisasi masyarakat Betawi dirasakan masih minim, kesannya juga agak sulit akibat masih adanya kesan perbedaan pendapat. Ini merupakan salah satu kelemahan Betawi. Ketika mempersiapkan (calon tokoh), ada yang setuju dan tidak setuju,” tuturnya.
Firdaus menuturkan, tokoh panutan untuk sosok pemimpin Jakarta asal Betawi adalah yang tak hanya orientasi agamanya baik, tetapi juga yang mempunyai kepedulian sosial tinggi, sudah saatnya ormas Betawi bisa berembuk bersama ormas lainnya untuk menelurkan calon putra Betawi yang kelak dapat memimpin Jakarta. “Jahit dengan ormas lain, ngobrol, datang, dan kumpul bersama kita duduk bareng. Kira-kira, di 2024, ada apa di 2024. ya, kita siap-siap,” tuturnya penuh harap.
Sementara itu, Ladunni salah seorang tokoh muda Betawi asal wilayah Kelurahan.Pejaten Barat, Pasar Minggu menambahkan, banyak anak Betawi memiliki nilai kompeten memimpin untuk jadi Gubernur Jakarta kedepan. “ Anak Betawi banyak yang kompeten untuk memimpin Jakarta, semua itu sering tampil diberbagai kancah nasional hingga internasional, mulai di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Agama, Pembangunan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui pelaksanaan Pilkada serentak 2024 untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota termasuk Wakil Walikota rencana akan digelar sekitar November 2024, usai penetapan dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih termasuk anggota DPRD II, dan DPRD I hasil Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), dan memilih Legislatif (Pileg) digelar pada 14 Februari 2024.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Pilkada serentak 2024 dilaksanakan sekitar 27 November. “Pilkada dimajukan agar sudah ada pejabat definitif daerah sebelum 1 Januari 2025”.
Wacana mempercepat jadwal Pilkada 2024 yang sedianya digelar pada 27 November 2024 ini awalnya akan dituangkan melalui perppu sebagai bentuk revisi atas Pilkada 2024 pada bulan November yang sebelumnya dijadwalkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pemerintah pusat telah menetapkan pemilihan kepala daerah alias pilkada diundur dari 2022 menjadi tahun 2024. Pilkada akan diadakan secara serentak di tahun yang sama dengan pemilihan presiden.
Penulis/Editor : Asep Sofyan Afandi