progresifjaya.id, TANGERANG – Buntut dari aksi protes warga Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 3 terus berlanjut dengan memasang portal besi menuju akses jalan ke sekolah tersebut. Warga merasa kesal, karena SPMB jalur domisili, sebanyak 33 warga tidak diterima masuk ke SMAN 3. Padahal rumah mereka dekat dengan sekolah.
Portal dicor dengan besi sengaja dibuat untuk menutup akses masuk ke SMAN 3 agar tidak ada jalan ke sekolah itu. “Dulu saat berdirinya, pihak sekolah meminta tandatangan warga di lingkungan kami agar diberi akses jalan. Pihak sekolah berjanji akan mengakomodir warga setempat bisa sekolah di situ. Tapi nyatanya 33 warga kami tidak diterima. Dulu perjanjiannya bagaimana kepada lingkungan kami? Kami tidak menutup sepenuhnya. Begitu anak-anak kami diterima, kami buka,” ucap seorang warga kepada Satpol PP yang memaksa akan membuka portal itu.
Sebelumnya, pada Rabu (2/7), warga berdemo di SMAN 3 Kota Tangsel. Mereka membawa spanduk ke depan gerbang sekolah. Warga kecewa atas SPMB jalur domisili lantaran putra-putri mereka tak diterima di sekolah itu. Sedangkan yang di terima banyak berasal dari luar zonasi.
Aksi tersebut dilakukan warga yang berasal dari tujuh RW berada di sekitar sekolah, terdiri dari RW 10 sampai RW 16 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Gedung SMAN 3 itu sendiri berdiri di atas lahan fasos fasum lingkungan warga. “Bagaimana mungkin anak-anak kami malah nggak bisa sekolah di lingkungan sendiri,” ujar seorang warga lainnya.
“Anak saya nilai rapotnya 8,9, masuk lima besar. Harusnya sih layak diterima. Kakaknya dulu sekolah di sini juga. Selama ini tidak ada sosialisasi atau imbauan dari pihak sekolah mengenai sistem zonasi terbaru. SPMB seharusnya mengutamakan warga yang terdekat dari sekolah,” paparnya.
Kepala SMAN 3 Tangsel, Aan Sri Analiah menyebutkan, bahwa telah menampung semua aspirasi warga sekitar yang telah menggelar aksi damai. Pihak sekolah hanya melaksanakan ketentuan yang diatur dalam petunjuk tenis (juknis) serta sudah mengikuti semua aturan yang ada dalam SPMB.
Selain itu, Aan memastikan akan membawa aspirasi warga ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk menindaklanjuti semua keluhan warga sekitar. “Saya akan berangkat ke provinsi untuk menyampaikan ini. Tapi keputusan bukan di tangan saya, tetap di pimpinan,” pungkasnya.
Tidak SMAN 3 di Kelurahan Benda Baru, warga RW 10 Pamulang Barat juga menutup akses jalan ke SMAN 6 dan SMPN 4 Tangsel, karena merasa diabaikan oleh SPMB. Warga yang dekat dengan sekolah itu tidak ada satu pun dari sembilan anak yang diterima di dua sekolah tersebut, meskipun rumah mereka hanya berjarak antara 7 hingga 100 meter dari sekolah. Warga mengharapkan kepala sekolah bisa meneruskan ke yang lebih tinggi lagi agar peraturan-peraturan seperti itu, yang merugikan warga sekitar, bisa diubah.
Warga lainnya menyebut rata-rata nilai anak-anak yang mendaftar mencapai 85, namun tetap tidak diterima. Seleksi jalur domisili kini disebut telah mempertimbangkan nilai akademik di tingkat kecamatan. Perubahan aturan itu baru disosialisasikan pada 29 Mei 2025, sehingga warga tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri. “Kami mohon kebijaksanaannya karena anak-anak warga kami butuh sekolah,” kata warga.
Protes yang terjadi di tiga sekolah ini menandai adanya krisis keadilan dalam penerapan jalur domisili di Tangsel. Warga sekitar sekolah negeri merasa semakin tersisih dari institusi yang seharusnya menjadi akses pendidikan terdekat bagi mereka. Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sementara Walikota Tangsel Benyamin Davnie tampaknya cuek dengan masalah tersebut, seolah hal itu bukan tanggung jawabnya.
Para orangtua berharap Gubernur Banten mengevaluasi secara menyeluruh SPMB 2025 agar prinsip zonasi tidak kehilangan makna.
Editor: Isa Gautama