progresifjaya.id, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke coba melempar isu liar ke muka umum yang berpotensi mengganggu integritas Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Wilson Lalengke menyebut Kapolda Karyoto membeking politisi Partai Golkar, Fahd El Fouz atau Fad A Rafiq dalam hal pengaturan hukum di Polda Metro Jaya.
Saat ini, putra dari pendangdut A Rafiq ini diketahui tengah berusaha emenjarakan sahabatnya sendiri, Faisal, dengan tuduhan pemerasan, penipuan, dan/atau penggelapan di Polda Metro Jaya. Dalam proses men-tersangka-kan Faisal, Fahd A Rafiq dicurigai memanfaatkan kedekatannya dengan Kapolda Metro Jaya untuk membeking usahanya memenjarakan Faisal, warga Aceh yang tinggal di Jakarta ini.
“Di depan saya, penyidik ditelepon Fahd A Rafiq, di-loudspeaker agar kami dengar, dia bilang ‘apa kendalanya, tetapkan saja Faisal sebagai tersangka, tangkap, tahan dia, gabungkan saja di sel bersama pencuri ayam di sana’. Dan Kanit bersama Panit dan penyidik kalang-kabut tidak berani menolak permintaan Fahd itu,” kata Wilson yang didampingi Advokat Irwansyah selaku kuasa hukum Faisal.
“Sespri Kapolda Metro Jaya juga setiap saat menelepon Kanit menanyakan apa kendalanya dan meminta agar terlapor Faisal segera ditersangkakan dan langsung ditahan,” tambahnya.
Terhadap hal ini, lanjut Wilson, dirinya mengaku sangat prihatin. Dan menurutnya, Kapolda Metro Jaya sepatutnya diproses hukum atas berbagai pelanggaran Kode Etik Polri serta dugaan tindak pidana penyuapan dalam kasus Pertamina yang melibatkan Fahd A Rafiq sebagai tukang setor dana bulanan Rp25 miliar ke oknum Kapolda Metro Jaya.
Pun begitu, penyataan Wilson Lalengke ini tak serta merta mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ketua Presidium Komite Masyarakat Transparansi (KMT), Abu Yazid dalam pernyataannya saat dimintai tanggapan menyebut pernyataan Wilson tersebut sebagai ajang cari muka.
“Wilson Lalengke ingin dapat perhatian luas juga dukungan buat menaikkan argo jualnya di masyarakat. Dari penyampaian bahasanya saja sudah tidak pantas sebagai seorang tokoh. Kiprah dan latar belakangnya juga normatif. Bagaimana bisa dijadikan sebagai tolak ukur,” kata Abu Yazid tersenyum.
Dikatakannya lagi, semua drama ini kuat diduga bermuara ke bursa calon Kapolri mendatang. Ada pihak dari barisan Jenderal yang disinyalir jadi dalang dan tak sudi jika Irjen Pol Karyoto masuk bursa dan jadi pemenang kursi Kapolri. Dengan memakai pengaruh dan kekuatan dana yang dimiliki, barisan dalang ini coba mendramatisasi dan mempolitisir keadaan. Kapolda Karyoto coba diframing negatif agar kredibilitas dan integritasnya sebagai perwira tinggi Polri jatuh dan hilang peluang menjadi Kapolri.
“Tuduhan Kapolda Karyoto sebagai pihak yang menerima ‘dana pengamanan’ bisnis halal-haram BBM Pertamina, terutama terkait aliran dana dari korupsi BBM oplosan Ron90 pertalite dijual menjadi Ron92 Pertamax itu sudah tidak masuk akal sebenarnya. Dia cuma jenderal bintang dua dengan kewenangan sebatas Jadetabek. Masih ada banyak Jenderal bintang tiga di Mabes Polri dengan kewenangan nasional. Kenapa tidak ke arah situ dugaannya secara logika,” tutur Abu Yazid lagi.
Fitnah TSM
Senada dengan Abu Yazid, Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo SSos juga menduga serangan negatif itu terkait dengan suksesi pimpinan Polri yang mungkin bakal terjadi dalam waktu dekat. Jabatan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai banyak kalangan sudah terlalu lama dan waktunya untuk diganti. Atau bisa jadi jabatan lainnya yang strategis di Mabes Polri.
“Serangan negatif itu terkesan TSM (terstruktur, sistematis, masif). Dikendalikan oleh seseorang secara sistematis karena isi konten hampir serupa semua. Juga massif di mana upaya menjadikan trending topik secara massal. Besar kemungkinan ini terkait dengan suksesi akan ada pergantian pimpinan di tubuh Polri,” kata Edy Susilo beberapa waktu lalu.
Secara logika, lanjut Edy, informasi tersebut terkesan hoaks karena tidak ada sumber berita yang jelas. Kemudian kontennya juga cenderung sebagai fitnah sebagai serangan personal pada diri Kapolda.
“Kalau disebut aliran dana pengamanan, wilayah kerja Polda Metro ya sebatas wilayahnya. sementara bisnis BBM itu mencakup wilayah Indonesia bahkan lintas negara karena BBM impor. Ini kan sudah tidak masuk akal,” tukasnya.
Dikatakan Edy, kasus spektakuler yang ditangani Polda Metro Jaya saat ini adalah dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dengan menjadikan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka per 22 November 2022. Dalam pengembangan pengusutan, kasus itu menemukan unsur gratifikasi dari pengusaha Alex Tirta, pemilik tempat hiburan Alexis yang ditutup Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kasus itu juga terus berkembang pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pihak Polda bersama Bareskrim Mabes Polri menelusuri seluruh aset Firli.
Sepanjang perjalanan proses hukum itu, diduga telah terjadi intervensi dan tekanan agar kasus tersebut dihentikan. Firli Bahuri sendiri beberapa kali mengajukan agar kasus yang menjeratkan di SP3, baik melalui pengacara maupun menggunakan pernyataan ahli hukum. Namun Kapolda Karyoto berkeras tidak mau menerbitkan SP3 dan ingin melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan. Tarik ulur itu nampaknya macet hingga saat ini, di mana Polda Metro Jaya menjadi pihak yang tersudut karena terkesan tidak mampu dan tidak serius menuntaskan kasus Firli.
“Serangan negatif itu jelas dimaksudkan untuk menjatuhkan Pak Kapolda Karyoto dengan berbagai alasan. Ini juga bukan yang pertama. Sebelumnya Kapolda Karyoto dikaitkan dengan pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Suryo dalam putaran kasus DJKA, tapi semua terbantahkan sendiri. Jadi kali ini juga diduga dilakukan oleh kelompok yang sama, yang mencoba mencari-cari kelemahan Kapolda Karyoto untuk dijatuhkan” urai Edy.
Sementara terkait dengan kasus korupsi BBM oplosan Pertamina, terus Edy, biarkan aparat Kejaksaan Agung mengusut dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Siapapun yang terlibat harus diproses dan diusut sampai tuntas.
“Kejaksaan agung jangan sampai kendor karena publik sedang meningkat kepercayaannya. Jangan sampai kehilangan kepercayaan lagi. Tuntaskan kasus BBM oplosan Pertamina tersebut dengan menyeret semua orang yang terlibat,. Potensi kerugian negara bukan cuma Rp92,7 triliun tahun 2023 saja. Jika diakumulasi selama 5 tahun sejak 2018-2023, kerugian bisa mencapai Rp1000 triliun. Itu baru pertalite pertamax, bagaimana dengan solar,” ungkap Edy berdasarkan logika.
“Dan untuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto kita harap tetap tenang dan sabar. Kinerjanya sebagai Kapolda Metro Jaya secara de facto sudah diakui sangat bagus oleh masyarakat. Banyak dukungan untuknya maju menjadi Kapolri. Jadi terhadap semua ujian ini, posisikan saja diri sebagai kafilah. Biarkan para anjing menggonggong dan tak usah dipedulikan lagi,” tambahnya lagi menandaskan. (Bembo)